Jakarta, detikline.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemakzulan (impeachment) terhadap pemerintah merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi, selama dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi dan tidak melalui kekerasan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Taklimat Presiden di Rapat Kerja Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).
“Enggak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik ya ganti pemerintah, itu ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa melalui Pemilihan Umum,” ujar Prabowo.
Impeachment Harus Melalui Jalur Resmi
Prabowo menegaskan bahwa mekanisme pergantian pemerintahan, termasuk melalui impeachment, harus dilakukan melalui saluran resmi ketatanegaraan.
“Bisa juga melalui impeachment, juga tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya, DPR, MPR, dilakukan tidak ada masalah,” lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi.
Soroti Sejarah Pergantian Kekuasaan Damai
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung sejarah pergantian kepemimpinan nasional yang dinilai berlangsung secara damai.
Ia menyebut sejumlah pemimpin terdahulu seperti Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid yang mengalami transisi kekuasaan melalui proses yang tidak melibatkan kekerasan.
“Percayalah pada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” ujar Prabowo, dalam keterangan tertulis.
Isu Impeachment Kembali Mencuat
Isu pemakzulan kembali menjadi perbincangan publik setelah Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, menyerukan konsolidasi politik terkait evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Saiful menjelaskan bahwa pernyataannya merupakan bagian dari ekspresi politik dalam ruang publik dan bukan bentuk tindakan makar.
“Pertanyaannya apakah ucapan saya itu bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4).
Tekankan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, termasuk dalam hal pergantian pemerintahan.
Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun dan mengedepankan proses damai dalam dinamika politik nasional. Rill/Lk
0Komentar