Jakarta, detikline.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil mengungkap dugaan keterlibatan sedikitnya 16 orang dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.
Selain itu, TAUD juga menduga peristiwa tersebut merupakan bagian dari operasi intelijen.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadhil Alfathan, menyampaikan pihaknya telah mengidentifikasi para pelaku lapangan.
“Kami sudah menemukan setidaknya 16 pelaku lapangan. Bahkan jika diberi kesempatan, kami siap memaparkan bukti-bukti tersebut,” ujar Fadhil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (31/3).
Dalam kesempatan itu, Fadhil juga mengkritik langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Ia menilai pelimpahan tersebut dilakukan secara prematur dan mempertanyakan dasar hukumnya.
Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama dalam proses hukum pidana.
“Kami mempertanyakan dasar hukum pelimpahan tersebut. Ini harus disampaikan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Fadhil juga meminta Komisi III DPR RI untuk meninjau ulang keputusan pelimpahan tersebut, dengan mempertimbangkan hak korban dan prinsip keadilan.
“Pelimpahan ini harus ditinjau ulang, karena ada hak korban yang harus dipenuhi. Keadilan untuk Andrie adalah keadilan untuk kita semua,” lanjutnya.
Pada forum yang sama, Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai pola serangan yang terjadi mengindikasikan adanya operasi intelijen.
“Ada 16 pelaku lapangan yang teridentifikasi. Ini tidak mungkin dilakukan tanpa penggunaan alat intelijen negara,” ujarnya.
Lakso, yang memiliki pengalaman di bidang investigasi dan pengintaian, menduga adanya kombinasi antara pelaku lapangan dan pemanfaatan perangkat negara dalam aksi tersebut. Ia pun mendorong adanya pertanggungjawaban dari institusi terkait, termasuk Badan Intelijen Strategis.
“Saya melihat perlu ada pertanggungjawaban serius, karena ada indikasi penggunaan alat negara terhadap masyarakat sipil,” katanya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan operasi intelijen tersebut. Proses penyelidikan masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan akhir. Rill/Red
0Komentar