.jpeg)
Jakarta, detikline.com - Polda Metro Jaya menyatakan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, telah dilimpahkan kepada Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan awal setelah menerima laporan terkait peristiwa tersebut.
“Dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta, saat ini permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI,” ujar Iman dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (31/3).
Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3) malam. Insiden itu terjadi usai ia menghadiri sebuah acara diskusi bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyebut peristiwa terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. Ia menjelaskan, korban diserang oleh orang tidak dikenal (OTK) yang mengakibatkan luka serius di sejumlah bagian tubuh.
“Korban mengalami luka serius di sekujur tubuh, terutama pada tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3).
Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia menyatakan telah mengamankan empat anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempatnya masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.
NDP diketahui berpangkat kapten, sementara SL dan BHW berpangkat letnan satu (lettu), serta ES berpangkat sersan dua (serda). Mereka bertugas di satuan Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI yang berasal dari unsur Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya sebelumnya juga mengungkap dua terduga pelaku dengan inisial BHC dan MAK. Polisi menyebut kemungkinan jumlah pelaku lebih dari dua orang.
Perbedaan inisial terduga pelaku antara pihak kepolisian dan militer tersebut hingga kini masih belum dijelaskan secara rinci kepada publik.
Hingga saat ini, Puspom TNI belum memberikan perkembangan terbaru terkait proses penanganan kasus tersebut. Rill/Red
0Komentar