 |
| Aktivis Lala Komalawati |
Jakarta, detikline.com - Aktivis hukum dan sosial, Lala Komalawati, menyoroti pelimpahan kasus teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, dari Polda Metro Jaya ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.
Menurut Lala, langkah pelimpahan tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah publik, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
“Pelimpahan ini tidak boleh menimbulkan kesan bahwa proses hukum menjadi tertutup. Justru dalam kasus besar seperti ini, negara harus memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan,” ujar Lala dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Ia menegaskan bahwa kasus teror terhadap aktivis merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dan ruang demokrasi di Indonesia.
“Serangan terhadap aktivis bukan hanya kejahatan biasa, tetapi juga ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lala mendorong agar proses hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Penegakan hukum harus menyeluruh, tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, baik sipil maupun militer, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Dalam pernyataannya, Lala Komalawati juga menyampaikan sejumlah langkah yang dinilai perlu segera dilakukan oleh pemerintah:
Menjamin transparansi proses hukum
Pemerintah bersama aparat penegak hukum diminta membuka informasi secara berkala kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Menguatkan mekanisme peradilan koneksitas
Jika terdapat keterlibatan unsur sipil dan militer, proses hukum harus dilakukan secara adil melalui mekanisme yang jelas dan terkoordinasi.
Melindungi korban dan saksi
Negara harus memastikan keamanan korban, keluarga, serta saksi agar tidak mengalami intimidasi lanjutan.
Mengusut aktor intelektual
Penanganan kasus tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap pihak yang merencanakan atau memerintahkan aksi tersebut.
Evaluasi internal institusi terkait
Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi yang diduga terlibat guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
Lala berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat sipil.
“Kepercayaan publik terhadap negara sangat ditentukan dari bagaimana kasus seperti ini ditangani. Keadilan harus ditegakkan secara terbuka dan tanpa kompromi,” pungkasnya. Rill/Red
0Komentar