ACEH TIMUR, detikline.com - Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh menyoroti pembangunan Rumah Hunian Sementara (Huntara) bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur.
Pembangunan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan aspek ekologi dalam proses perencanaannya, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Ketua Umum Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh, Masri, menyampaikan bahwa pembangunan Huntara di Gampong Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, dilakukan tanpa kajian ekologis yang memadai.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena lokasi pembangunan berada di kawasan rendah dan rawan tergenang air.
“Kami sudah turun langsung ke lapangan. Dari total 312 unit Huntara yang akan dan sedang dibangun, baik komunal maupun individual, sebagian berada di daerah rendah yang sangat rawan tergenang air saat hujan deras,” ujar Masri, Selasa (13/01).
Selain persoalan lokasi, Masri juga menyoroti konstruksi lantai Huntara yang dinilai terlalu rendah.
Ia menyebutkan, ketebalan lantai hanya sekitar 4 sentimeter, bahkan lebih rendah dibandingkan permukaan lumpur di sekitarnya.
“Jika hujan turun, lumpur dan air akan dengan mudah masuk ke dalam Huntara. Kondisi ini tentu membahayakan kenyamanan dan keselamatan warga yang menempatinya,” tegasnya.
Masri membandingkan pembangunan Huntara di Gampong Pante Rambong dengan Huntara yang dibangun di Gampong Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim.
Menurutnya, Huntara di Blang Nie dibangun dengan sistem tiang setinggi 25 hingga 50 sentimeter, sehingga lebih aman dari genangan air.
“Seharusnya pembangunan Huntara di Pante Rambong mengacu pada pola seperti di Gampong Blang Nie, yakni lantai ditinggikan menggunakan tiang agar lebih aman dan layak huni,” tandasnya.
Atas kondisi tersebut, Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh meminta pemerintah, khususnya BNPB, untuk melakukan evaluasi ulang terhadap pembangunan Huntara di Gampong Pante Rambong dan gampong-gampong lainnya yang memiliki desain lantai rendah.
“Pembangunan Huntara jangan dilakukan asal-asalan. Aspek ekologi dan psikologi masyarakat terdampak harus menjadi perhatian utama agar hunian sementara benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban banjir,” tutup Masri. Rill/Red
0Komentar