Bitung, detikline.com - Menjelang kelulusan siswa kelas XII SMKN 2 Bitung yang rencananya akan di laksanakan pada hari Selasa, 7/5/2024 ber...
Bitung, detikline.com - Menjelang kelulusan siswa kelas XII SMKN 2 Bitung yang rencananya akan di laksanakan pada hari Selasa, 7/5/2024 beredar isu di media sosial Facebook adanya pungutan yang di lakukan pihak komite sekolah.
Dalam isi isu yang beredar tersebut menyampaikan para siswa/i tidak bisa mengikuti kelulusan sekolah jika belum melunasi iuran yang bersifat sukarela, hingga meminta APH untuk menelusuri pungutan tersebut.
Beberapa awak media mendatangi SMKN 2 pada hari Senin 5/5/2024, guna mempertanyakan isu beredarnya isu tersebut.
Dalam penyampaiannya kepada beberapa awak media terkait hal tersebut Kepala SMKN 2 Bitung Meryati Taengetan, S.Pd dan ketua panitia kelulusan menuturkan, informasi yang beredar tersebut tidak benar adanya.
"Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah akan meluruskan adanya informasi tersebut, yang mana kami dari pihak sekolah tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Karena dalam hal ini sebelumnya telah kami rapatkan bersama para orang tua siswa dan komite sekolah, dalam kegiatan penamatan tersebut," ujar Meryati.
"Memang benar kami dari pihak sekolah lewat komite sekolah memintakan iuran dari para orang tua siswa untuk melaksanakan penamatan tersebut, dan ini adalah kesepakatan bersama oleh para orang tua siswa, dan telah saya sampaikan juga untuk tidak memaksakan bagi para orang tua siswa untuk memberikan sumbangsih itu," lanjutnya.
Karena penamatan ini dilaksanakan atas kerjasama dari para orang tua siswa melalui rapat bersama orang tua siswa dan komite sekolah, untuk melaksanakan acara penamatan tersebut.
"Jikapun tidak ada kesepakatan melalui rapat tersebut kami dari pihak sekolah tentunya tidak akan melaksanakan kegiatan ini," kata Meryati.
Menjawab dari apa yang beredar di media sosial Meryati menambahkan pihak sekolah tidak pernah mengatakan hal itu.
"Malah dalam hal ini sudah saya sampaikan sebelumnya kepada pihak panitia apabila dari para siswa belum bisa membayar atau menyelesaikan iuran tersebut tidak apa-apa, biarkan anak-anak mengikuti acara penamatan tersebut, dan kami tidak pernah memaksakan dan tidak pernah menekan mereka untuk melakukan pelunasan dana BPP tersebut," jelasnya.
Dana BPP ini diolah oleh komite sekolah dan telah di sepakati bersama dalam rapat bersama para orang tua siswa dan komite sekolah sejak bulan Januari 2024 dan telah tiga kali di rapatkan.
"Itupun tertera dalam berita acara agenda rapat yang di laksanakan di sekolah ini," tutur Meryati seraya menjelaskan kepada awak media.
Menurutnya, masih banyak yang belum menyelesaikan dana BPP sesuai kesepakatan rapat yang di sepakati bersama oleh orang tua siswa dan pihak komite sekolah.
Bahkan ada juga yang belum membayar dana tersebut sama sekali.
"Nah apakah ini masuk dalam kategori penekanan atau pemaksaan, walaupun ini atas persetujuan para orang tua siswa sendiri dalam rapat tersebut," ungkap Meryati.
Meryati mengakui telah menyampaikan bagi para siswa yang belum menyelesaikan iuran tersebut tidak apa-apa.
"Ataupun jika ada yang mau memberikan berapa saja iuran tersebut seperti yang telah saya sampaikan ke pihak panitia pelaksanaan penamatan agar bisa di ambil saja berapapun yang di berikan oleh para siswa dan biarkan saja para siswa/i tetap mengikuti acara penamatan tersebut karena ini adalah momen bagi mereka para siswa/siswi kita SMKN 2 Bitung," beber Meryati.
Di sisi lain dalam menyikapi hal ini Ketua DPC Gerakan Anti Narkotika Nasional (GANN) Kota Bitung Hais Eki saat di konfirmasi angkat bicara.
Ia mengatakan, sah-sah saja tidak ada yang salah dari apa yang di lakukan pihak sekolah dalam hal ini.
Sebab kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat orang tua siswa bersama komite sekolah, jadi dimana dasar punglinya.
Tentunya jika pelaksanaan kegiatan ini tidak ada kesepakatan bersama tidak mungkin sekolah akan melaksanakan kegiatan seperti itu, apa lagi yang berkaitan dengan penamatan siswa.
Tentunya semua memerlukan dukungan dari pihak orang tua siswa itu sendiri untuk menyukseskan kegiatan itu.
"Sebab kegiatan seperti ini tidak mungkin dana kegiatan di ambil dari dana bos sekolah, itu namanya tabrak aturan," kata Hais Eki.
"Saya berharap bagi pelaku penyebar isu di media sosial seperti ini jika terdapat bukti akurat baiknya di laporkan saja ke pihak berwajib, tak perlu di sampaikan ke medsos seperti itu, sebab itu hanya akan memperkeruh masalah yang ada, bukan menyelesaikan permasalahan yang di temukan," tutupnya. Rill/Adit
.jpg)
