Jakarta, detikline.com - Rumah artis Wanda Hamidah didatangi oleh pihak personel Satpol PP dan kepolisian Jakarta Pusat, pada Kamis (13/10/...
Jakarta, detikline.com - Rumah artis Wanda Hamidah didatangi oleh pihak personel Satpol PP dan kepolisian Jakarta Pusat, pada Kamis (13/10/2022).
Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram milik Wanda, @wanda_hamidah.
Dalam unggahannya, Wanda mohon perlindungan hukum dari Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengaku rumahnya dipaksa agar dikosongkan oleh pemerintah kota setempat.
"Kami mohon perlindungan hukum kepada Pak @jokowi Pak @aminuddin.maruf Pak @mohmahfudmd Pak @kapolri_indonesia atas tanah dan rumah yang kami tinggali dari tahun 1960 dari dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan Walikota Jakarta Pusat atas perintah Gubernur DKI Jakarta yang 3 hari selesai masa jabatannya, yang memaksa melakukan pengosongan dengan memerintahkan satpol PP, damkar... mengirim buldozer, truk-truk, dan banyak lagi lainnya tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap!," tulis Wanda dalam unggahannya.
Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin membenarkan pihaknya turut berada di sana untuk membantu proses pengamanan. Ia menuturkan ada banyak unsur di lokasi.
"Unsurnya banyak di sana, ada unsur dari bagian hukum, ada kemudian dari kepolisian, unsur TNI, kemudian unsur dari luar kecamatan, dan itu semua kegiatannya dari tingkat kota," ujar Arifin, dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin juga membenarkan peristiwa itu. Kata dia, peristiwa itu merupakan upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Jakpus.
Komarudin menjelaskan tanah tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Pemilik rumah, lanjutnya, hanya memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
"Pemilik lama itu dia hanya memegang SIP, surat izin penghunian mulai dari kalau engak salah dari tahun 1979 terus kemudian ada penertiban-penertiban rumah-rumah yang hanya menggunakan SIP," ucapnya.
Disampaikan Komarudin, karena hanya memiliki SIP, maka pemilik rumah diwajibkan membayar semacam uang iuran tiap tahunnya. Namun, sejak tahun 2012, iuran itu tak lagi dibayarkan.
"Kalau enggak salah data saya, yang bersangkutan itu hanya mengantongi SIP dan mulai dari tahun 2012 sudah mati tidak bayar iurannya," ujarnya.
Komarudin juga mengungkapkan bahwa dalam proses penertiban itu sempat terjadi adu argumen antara pemilik rumah dengan Pemkot Jakpus.
Menurutnya, pemerintah menegaskan bahwa mereka dianggap sebagai penghuni liar. Sementara mereka merasa bahwa tinggal di rumah tersebut sudah puluhan tahun.
"Dan memang hanya bermodalkan SIP, bukan sertifikat hak milik," katanya. Lk
