UMP Sulut 2022 Tidak Naik, Masih Tetap Rp. 3,3 Juta

Wartawan : Reyki Wenly

detikline.com Manado - Besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2022 terungkap sudah. Nilainya tidak mengalami kenaikan atau masih seperti tahun ini sebesar Rp. 3.310. 723.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuka Kemnaker secara virtual, Senin (15/11/2021).

Selain Sulawesi Utara (Sulut), ada juga 3 provinsi masing-masing Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat yang tidak mengalami kenaikan. 

• Bupati dan Wakil Bupati Hadiri Kenal Pamit Kapolres Jembrana
  

Hal ini dikarenakan besaran nilai pada Tahun 2021 sudah lebih tinggi dari batas atas upah minimum.

Indah mengatakan bahwa Kemenaker khawatir jika upah dipaksakan naik justru akan tidak sehat.

Also read:

1. Iptu Tuegeh D.Darus Bersama Personil Polsek Aertembaga Sambangi Pangkalan Ojek dan Masyarakat
2. Rombongan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kotabaru 2025 Disambut Camat Sungai Durian Bersama Kepala Desa Buluh Kuning
3. Pesta Ulang Tahun Tanpa Ijin Dihentikan Polres Bitung, Minuman Keras dan Alat Musik Diamankan
4. Pemerintah Desa Tapian Balai, Gelar Rembug Stunting Pencegahan Penurunan Stunting dan Penyusunan RKPDes 2026
5. Sosialisasi Rembug Stunting Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Desa Penyusunan RKPDes 2026 Desa Sumber Sari

"Kalau dinaikkan lagi akan semakin melambung, itu tidak bagus, ga boleh ya," semburnya.

Meski UMP 2022 Sulut tak naik, namun besaran Rp.3,31 juta masih terbilang tinggi mengingat kenaikan upah minimum di Provinsi lainnya pada tahun depan hanya 1,09 %. 

Data Kemenaker Tahun 2021, UMP Sulut berada diperingkat ketiga tertinggi setelah DKI Jakarta (Rp. 4.276.349) dan Papua (Rp. 3.516.700).

• Densus 88 Tangkap 3 Orang Tersangka Teroris, Salah Satunya Disebut Pengurus MUI Pusat
  

Adapun perhitungan UMP 2022 berdasarkan formula yang terdapat dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Beleid tersebut merupakan aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.

Kemenaker, tuturnya, sangat mendukung proses penetapan UMP yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Gubernur. Kemenaker pun menginginkan penetapan upah ini berjalan dengan kondusif.

"Kementerian Ketenagakerjaan  mendukung proses penetapan UMP dari  gubernur agar kondusif jangan sampai daerah dan wilayah yang tidak menuruti proses penetapan upah minimum. Ini adalah upaya kami kepada stakeholders dalam penetapan upah minimum," tandas Indah.

Reaksi: