Jakarta, detikline.com - Rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang tengah dikaji pemerintah mulai memunculkan konsekuensi pada sektor pendidikan, khususnya terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah wacana tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa penyaluran MBG tidak akan dilakukan jika siswa tidak hadir di sekolah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan distribusi program sepenuhnya bergantung pada kehadiran peserta didik karena sistem yang digunakan berbasis penyajian makanan segar di lokasi.
“Penyaluran MBG dilakukan di sekolah dan berbasis kehadiran. Jika siswa hadir, maka bantuan disalurkan,” ujarnya, dalam keterangan tertulis. Jumat (27/3).
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada skema distribusi alternatif bagi siswa yang menjalani pembelajaran dari rumah apabila kebijakan WFH turut diterapkan di sekolah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai kesiapan kebijakan lintas sektor yang saat ini tengah disusun pemerintah. Di satu sisi, WFH didorong sebagai langkah efisiensi energi. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menghambat akses siswa terhadap program pemenuhan gizi.
BGN sendiri menyebut fokus utama mereka adalah menjaga kualitas dan efektivitas program, terutama karena makanan yang disalurkan menggunakan menu segar yang tidak memungkinkan distribusi jarak jauh.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai solusi bagi siswa yang tidak dapat hadir ke sekolah namun tetap menjadi sasaran program MBG.
Pemerintah diketahui tengah memfinalisasi kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai respons atas dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Kebijakan ini disebut tinggal menunggu pengumuman resmi setelah arahan Presiden Prabowo Subianto, yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Namun, pemerintah juga memastikan bahwa tidak semua sektor akan menerapkan WFH, terutama layanan yang membutuhkan kehadiran langsung.
Di tengah situasi ini, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar program strategis seperti MBG tidak kehilangan efektivitas dan tetap menjangkau kelompok sasaran secara optimal. Rill/Red
0Komentar