Jakarta, detikline.com - Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga kini belum sepenuhnya merata. Pemerintah menyebut kendala utama bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan proses administrasi di tingkat kementerian dan lembaga (K/L).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa dana THR telah disiapkan, namun pencairannya bergantung pada kelengkapan pengajuan dari masing-masing instansi.
“(Kendalanya) di kementerian lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar. Masuk (pengajuan), bayar,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/3).
Menurutnya, mekanisme pencairan bersifat administratif. Kementerian Keuangan hanya dapat menyalurkan dana setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap.
“Kan persyaratannya begitu. Mereka mengajukan, kita bayar,” tambahnya.
Namun demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci hambatan yang dihadapi tiap instansi. Ia menyebut persoalan ini bersifat kasuistis dan berbeda di setiap K/L.
“Bisa ditanyakan ke yang mengajukan. Mungkin persyaratannya belum clear. Saya tidak tahu, pasti case by case,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan sorotan terhadap kesiapan birokrasi internal K/L, mengingat anggaran telah tersedia namun realisasi di lapangan belum optimal.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyatakan pencairan THR ASN telah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026, bertepatan dengan pekan pertama Ramadan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pencairan dilakukan secara bertahap kepada seluruh komponen ASN, termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan.
Adapun komponen THR tahun ini dibayarkan penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR 2026, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Rinciannya, Rp22,2 triliun dialokasikan untuk ASN pusat termasuk TNI dan Polri, Rp20,2 triliun untuk ASN daerah, serta Rp12,7 triliun bagi pensiunan.
Meski anggaran telah disiapkan dan proses pencairan disebut berjalan, keterlambatan di sejumlah instansi menunjukkan masih adanya tantangan dalam koordinasi dan kesiapan administrasi internal.
Situasi ini menjadi catatan penting, terutama di tengah momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri, ketika kebutuhan ekonomi ASN meningkat dan ketepatan waktu pencairan THR menjadi krusial. Rill/Red
0Komentar