Jakarta, detikline.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menerima audiensi dari Perkumpulan Pedagang Kaki Lima dan Loksem (PPKL3) bersama Perkumpulan Pedagang Wisata Kuliner Kotu Jakarta (Perwista).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di ibu kota.
PPKL3 dan Perwista selama ini berperan aktif sebagai pembina dan pendamping UMKM, konsisten memperjuangkan kepentingan pedagang kecil, kuliner rakyat, hingga sektor usaha mikro lainnya agar tetap eksis dan berkembang di tengah dinamika perkotaan.
.jpeg)
Audiensi dihadiri jajaran pengurus PPKL3, Ketua Umum JP. Tri Harijanto, Ketua II Santun Huta Gaul, Wakil Ketua H. Amran Sukamto, Sekertaris Togap Silalahi, dan Ketua Bidang Hukum Tambun Tambunan, S.H, serta perwakilan Perwista yang diwakili oleh pembina Lala Komalawati.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wa Ode Herlina, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan.
Permohonan konsultasi yang diajukan PPKL3 melalui WhatsApp pada Selasa, 2 September 2025 pukul 09.00 WIB langsung direspon pada siang harinya.
DPRD DKI menyatakan siap menerima pada Kamis, 4 September 2025 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Kamis (04/09/2025).
Isu Utama yang Disuarakan
Dalam forum itu, beberapa persoalan mendesak yang menjadi sorotan antara lain:
- Persoalan pedagang di kawasan Barito yang kerap mengalami penertiban dan penggusuran, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi keberlangsungan usaha mereka.
- PKL di berbagai titik Jakarta yang merasa tidak memiliki ruang usaha yang jelas dan rentan digusur sewaktu-waktu.
- Keterbatasan akses modal, perizinan yang rumit, serta minimnya perlindungan hukum bagi usaha kecil.
- Tuntutan agar DPRD lebih memperhatikan aspirasi UMKM dan menjadikannya prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
- Persoalan PKL di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, yang membutuhkan penempatan resmi dan strategis agar aktivitas ekonomi berjalan berkesinambungan.
Pernyataan Tokoh
Ketua Umum PPKL3, Tri Harijanto, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai pelindung UMKM.
Kami ingin UMKM naik kelas, bisa mandiri, dan menjadi bagian dari wajah kuliner serta wisata Jakarta. Namun hal itu tidak mungkin tercapai jika pedagang terus-menerus digusur tanpa solusi,” tegasnya.
Tri Harjanto juga menambahkan, PPKL3 adalah mitra Pemprov DKI dalam pembinaan dan penataan para pelaku PKL di lima wilayah.
"Jadi, sudah seharusnya kami diajak bicara ketika ada persoalan pembinaan, karena itu memang tugas utama kami. Jangan dicuekin. Selama ini banyak kebijakan Pemprov, baik di tingkat gubernur, wali kota, camat, hingga lurah, sering dipaksakan tanpa peduli pada nasib dan kesulitan PKL. Akhirnya, PKL yang selalu jadi korbannya,” tegas Tri lagi.
Sementara itu, Pembina Perwista Lala Komalawati menyampaikan PKL adalah bagian penting dari denyut ekonomi rakyat.
"Kami berharap pemerintah tidak lagi memandang PKL sebagai masalah kota, tetapi sebagai aset yang perlu diberdayakan,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wa Ode Herlina menyampaikan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke ranah pembahasan resmi di DPRD.
“Masalah Barito dan penggusuran PKL akan kami tindaklanjuti di Komisi B. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, termasuk UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Jakarta,” jelasnya.
Harapan Bersama
Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara komunitas UMKM dan pemerintah daerah.
Kehadiran legislatif diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih berpihak, terutama dalam hal perlindungan usaha kecil, kemudahan regulasi, serta akses permodalan dan pemasaran.
Dengan dukungan semua pihak, UMKM Jakarta diharapkan tidak hanya mampu bertahan dari tantangan ekonomi perkotaan, tetapi juga berkembang menjadi motor penggerak utama perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan berlangsung bersahabat dan nyaman, membuat PPKL3 dan Perwista puas atas respon cepat, yang sejalan dengan arahan Presiden agar pejabat tanggap dan peduli terhadap keluhan masyarakat. Rill/lala
0Komentar