 |
| Lala Komalawati, Aktivis Sosial |
Jakarta, detikline.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Shell belakangan ini menjadi sorotan publik.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga berdampak langsung pada transportasi umum, distribusi logistik, hingga usaha kecil dan menengah.
Aktivis sosial Lala Komalawati menyoroti kelangkaan energi bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah keadilan sosial.
“Ketika BBM langka, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Sopir angkot, ojek daring, nelayan, dan pedagang kecil harus menanggung biaya operasional lebih besar, sementara pendapatan mereka tetap. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung beban seberat ini sendirian,” tegas Lala Komalawati, yang konsen dengan isu-isu kemanusiaan.
"Energi adalah kebutuhan dasar yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa sekadar menyerahkan persoalan ini pada mekanisme pasar. Negara harus hadir dengan langkah cepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak," paparnya, dalam keterangan tertulis. Selasa (23/09/2025).
Lala juga memberikan solusi atau langkah konkret yang harus dilakukan Pemerintah untuk memastikan distribusi energi merata.
Pemerintah perlu mengawasi ketat rantai pasok agar tidak ada penimbunan maupun hambatan distribusi. Sistem cadangan energi nasional juga harus diperkuat untuk mencegah ketergantungan pada satu perusahaan penyedia.
Menguatkan peran Pertamina
Pertamina sebagai penyangga utama ketersediaan energi harus dijamin stoknya di seluruh wilayah. Jika SPBU swasta seperti Shell mengalami kekosongan, masyarakat tetap bisa mengandalkan Pertamina dengan harga dan pasokan yang stabil.
Transparansi pasokan dan harga
Informasi publik soal ketersediaan BBM perlu disampaikan secara terbuka, misalnya lewat aplikasi resmi pemerintah. Dengan transparansi, masyarakat tidak panik dan terhindar dari spekulasi yang merugikan.
Subsidi tepat sasaran
Subsidi energi harus menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti transportasi publik, nelayan, dan UMKM. Pemanfaatan teknologi digital bisa membantu menyalurkan subsidi agar lebih tepat guna dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Percepatan transisi energi
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu serius mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan.
Program kendaraan listrik, biofuel, dan energi terbarukan harus dijalankan bukan sekadar sebagai slogan, melainkan sebagai kebutuhan nyata untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak.
Kelangkaan BBM yang terjadi saat ini adalah alarm penting bahwa sistem energi kita masih rapuh. Jika tidak segera dibenahi, dampaknya akan semakin meluas ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Masalah BBM kosong ini harus dilihat sebagai persoalan keadilan sosial. Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat lemahnya pengelolaan energi. Pemerintah harus bergerak cepat, berpihak pada masyarakat, dan memastikan roda ekonomi tetap berputar demi kesejahteraan bersama,” tutup Lala Komalawati. Rill/Red
0Komentar