.jpeg)
Jakarta, detikline.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi total.
Desakan ini muncul setelah FSGI mencatat sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kasus keracunan massal hingga potensi kerugian negara.
Menurut catatan FSGI, masalah dalam distribusi dan kualitas MBG terjadi di 14 provinsi. Beberapa di antaranya termasuk kasus keracunan 364 siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Insiden serupa juga dilaporkan di Garut dengan jumlah korban mencapai ratusan siswa.
“MBG harus segera dievaluasi total pemerintah. Selama proses evaluasi, program MBG harus dihentikan sementara agar tidak ada lagi korban,” kata Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menambahkan bahwa alih-alih dievaluasi, DPR justru mengesahkan kenaikan anggaran MBG menjadi Rp335 triliun pada 2026, meski serapan anggaran tahun 2025 masih rendah. Hingga awal September 2025, realisasi MBG baru 22 persen dari total Rp71 triliun.
FSGI juga menyoroti risiko yang ditanggung guru dan sekolah, mulai dari kewajiban mencicipi makanan sebelum dibagikan hingga kewajiban mengganti wadah makan yang rusak.
Selain itu, FSGI mencatat kasus makanan basi, berbelatung, hingga menu yang tidak layak gizi.
Sejumlah kepala sekolah bahkan menolak menandatangani nota kesepahaman MBG karena menilai mekanisme distribusi dan tanggung jawab belum jelas. Penolakan ini, menurut FSGI, justru mendapat dukungan orang tua siswa.
FSGI merekomendasikan lima hal, di antaranya evaluasi menyeluruh dengan melibatkan pihak sekolah dan orang tua, moratorium sementara, transparansi pelaksanaan, serta alokasi ulang anggaran MBG yang tidak terserap ke sektor pendidikan, khususnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Rill/Red
0Komentar