![]() |
| Aktivis Ibu dan Anak Lala Komalawati |
Jakarta, detikline.com - Aktivis sosial ibu dan anak, Lala Komalawati, menyuarakan protes keras atas maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai ribuan korban yang mayoritas anak sekolah adalah bukti nyata kegagalan negara dalam memastikan keamanan pangan bagi generasi penerus.
“Bayangkan, ribuan anak menjadi korban dalam hitungan minggu. Ada yang masih duduk di TK, SD, bahkan ibu hamil dan guru ikut sakit. Ini bukan lagi program gizi, tapi bencana kesehatan nasional,” tegas Lala, Jumat (27/9).
Menurutnya, pemerintah terlalu tergesa-gesa meluncurkan MBG tanpa memastikan kualitas, standar gizi, dan sistem pengawasan distribusi makanan. Ia juga menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana yang dinilai lebih banyak diisi figur militer dibanding tenaga ahli gizi.
“Anak-anak bukan bahan percobaan kebijakan. Program ini dijalankan dengan cara yang sentralistik, militeristik, dan tidak transparan. Hasilnya ribuan anak sakit massal. Siapa yang bisa menjamin ini tidak akan terus berulang?” ujarnya.
Lala menegaskan, MBG harus segera dihentikan hingga ada evaluasi total yang melibatkan pakar gizi, akademisi independen, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan orangtua. Ia juga meminta negara memberikan hak pemulihan bagi seluruh korban.
“Stop program ini sekarang juga. Jangan tunggu korban lebih banyak lagi. Kami tidak ingin mendengar istilah makan bergizi gratis berubah menjadi makan beracun gratis,” katanya.
Selain mendesak penghentian MBG, Lala juga mengingatkan bahwa dana pajak masyarakat yang dialokasikan ke program tersebut harus dipertanggungjawabkan.
“Uang rakyat seharusnya digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, bukan malah dipakai untuk program serampangan yang justru membahayakan anak-anak,” tegasnya.
Lala menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh ibu di Indonesia untuk bersuara lebih lantang. “Ibu-ibu tidak boleh diam. Ketika anak-anak kita sakit, itu artinya masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Negara wajib mendengar suara ibu,” pungkasnya. Rill/Red

0Komentar