Jakarta, detikline.com - Kementerian Koperasi dan UMKM RI bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (HIP...
Jakarta, detikline.com - Kementerian Koperasi dan UMKM RI bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (HIPMIKINDO0) menggelar 'Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan di Vega Hotel Grading Serpong, Jln. Boulevard Raya, Gading Serpong, Tangerang. Rabu (21/8/2024).
Kegiatan tersebut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) mahasiswa, organisasi Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diantaranya, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Institute Of Business Law and Management (IBLAM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM.
Dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM Dr Yulius MA, Ketua Umum DPP HIPMIKINDO yang diwakili oleh Dra. Yati I Mahendra selaku Bendahara Umum, Ketua LKBH IBLAM Dr. Rahmat Dwi Putranto SH, MH, dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi dan Informasi, Ir. Soegiharto Santoso, SH.
Sementara narasumber yang hadir Sekjen DPP HIPMIKINDO Pendamping Hukum UMKM, Jurika Fratiwi, SH, SE, MM, Koordinator Bidang Pemberdayaan Arbiter Hubungan Industrial, Konsiliator Hubungan Industrial, dan Hakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial, Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial-Ditjen PHI dan Jamsos-Kemnaker RI, Rinaldy Zuhriansyah, IPTU PAMA SUBDI II DITTIPITER, M. Ali Angkotasan, S.H. M.H, dan Kepala Seksi Pendampingan UMKM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Anita Nuraini, S.Si., Apt., M.Si.
Sekjen DPP HIPMIKINDO Pendamping Hukum UMKM, Jurika Fratiwi, mengatakan pendampingan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM penting untuk terus ditingkatkan sebagai upaya membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku usaha.
"Ada 6 kasus yang sudah kita selesaikan. Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah," singkat Jurika.
Jurika menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang kongkret bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam penyelesaian permasalahan hukum ketenagakerjaan, sehingga dapat mendukung kelangsungan pertumbuhan ekonomi, di tengah dinamika peraturan ketenagakerjaan yang terus berkembang.
"Pastinya kita mendorong dan mengupayakan terus langkah-langkah kita untuk memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM," tutup Jurika Fratiwi, Sekjend DPP Hipmikindo, sekaligus Ketua Komtap Perikanan IWAPI. Rill/Red
