Bekasi, detikline.com - Disela-sela konferensi persnya Mochtar Mohammad menyindir Pejabat Pemerintah Kota Bekasi khususnya Badan Pendapatan...
Bekasi, detikline.com - Disela-sela konferensi persnya Mochtar Mohammad menyindir Pejabat Pemerintah Kota Bekasi khususnya Badan Pendapatan Daerah, tentang kebocoran pajak pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak restoran dan perhotelan di Kota Bekasi.
Selain berimplikasi terhadap pendapatan pajak daerah, sambungnya, diduga kuat ada celah dan ruang hampa, sehingga bisa dilakukan oleh oknum penagih pajak, maupun pihak swasta demi memperkecil setoran pajak yang seharusnya dibayarkan ke Bapenda Kota Bekasi.
Selain itu, M2 juga menuding adanya metode bermain mata dan kong-kalikong dilapangan demi deal-deal setoran pajak dengan pihak swasta.
"Harus menjadi PR Pemerintah Kota Bekasi kedepan," ungkapnya.
Dia beranggapan Bapenda selaku lidding sektor pajak belum mampu melakukan deteksi secara global pajak restoran dan perhotelan yang berdiri saat ini, karena minimnya perangkat dan petugas pajak yang tersedia dilapangan.
"Oleh karena itu pihak pemerintah kota Bekasi sudah seharusnya mempersiapkan perangkat digital pencatatan pajak diseluruh restoran dan perhotelan yang terintegrasi langsung dengan sistem pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), guna menimimalisir kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari oknum-oknum petugas pajak nakal dilapangan maupun di stakeholder Pemerintah Kota Bekasi," jelas M2.
Selain menyayangkan hal itu terjadi, sangat diperlukan Political Will dari pejabat Pemkot Bekasi sebagai bentuk tanggungjawab atas jabatan yang melekat pada pejabat itu sendiri.
"Dewasa ini sebagai pejabat itu sangat diperlukan adanya intervensi secara garis komando pemerintahan itu sendiri, hal itu demi tercapainya target pendapatan daerah dengan mencari solusi dari setiap persoalan guna menyongsong Indonesia emas 2045," ujarnya.
Dia berpendapat, dengan berbagai persoalan dan isu kebangsaan, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bergulir saat ini, sangat relevan jika masyarakat masih memegang pedoman Trisakti Bung Karno untuk menjawab seluruh tantangan 4.0 saat ini.
"Konsep Trisakti Bung Karno sendiri menyebut sebuah bangsa dikatakan merdeka dan berdaulat jika memiiki tiga hal berikut, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan," ungkapnya depan pers.
Dia menyebutkan, inilah yang menjadi landasan bagi bacalon Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad untuk menggagas sejumlah program yang menjadi visi misinya di Pilkada 2024.
Dengan mengusung konsep Trisakti Bung Karno, pria yang akrab disapa M2 itu ingin membangkitkan kembali kemandirian bangsa di bidang ekonomi, politik dan budaya.
Eks Wali Kota Bekasi itu diketahui memiliki fokus utama mewujudkan Bekasi Mandiri dan Madani (Bekasi M2) melalui tiga program unggulan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis dan kemandirian ekonomi keluarga.
Adapun ketiga program tersebut meliputi:
- Hibah ke koperasi RW Rp 100 juta/tahun (Modal usaha 5juta/KK)
- Ambulance untuk klinik RW dan BPJS kesehatan gratis
- Honor RW Rp 3 juta/bulan
- Honor RT Rp 2 juta/bulan
- Honor kader Posyandu Rp 500 ribu/ bulan
- Honor DKM/marbot Rp 1 juta/bulan
- Umroh gratis pimpinan ponpes/DKM/Marbot/Majelis Taklim dan Holy Cities untuk umat Kristiani (Bertahap)
- Bantuan lansia dan beasiswa yatim piatu
- Pelatihan tenaga kerja
- Pengentasan banjir dan perbaikan PDAM
- Hibah fasos fasum untuk rumah ibadah (persetujuan DPRD)
- Intensifikasi/ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Saat ini PAD Kota Bekasi tercatat Rp 3,2 triliun. M2 menargetkan Rp 4,3 triliun untuk tahun pertama, dengan penambahan Rp 1 triliun per tahun.
"Target menaikkan PAD Rp 1 triliun setiap tahun," singkat M2, Senin (6/5/2024).
Dengan pengalamannya di legislatif dan eksekutif, M2 yakin dirinya mampu mewujudkan visi misinya melalui program yang digagas.
"Saya pertama menjadi anggota DPRD, wakil wali kota dan wali kota Bekasi. Saya berkeyakinan sekali bisa mewujudkan program tersebut," pungkasnya. Red/Parlin
