Jayapura, detikline.com - Proyek pengembangan perkebunan tebu seluas 2 juta hektar di Merauke, Papua Selatan, yang digagas Pemerintah Indon...
Jayapura, detikline.com - Proyek pengembangan perkebunan tebu seluas 2 juta hektar di Merauke, Papua Selatan, yang digagas Pemerintah Indonesia untuk mendukung swasembada gula nasional dan bioethanol menimbulkan kekhawatiran serius terhadap nasib Orang Asli Papua.
Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi Papua, Toenjes Swansen Maniagasi, mengungkapkan proyek ini potensial berdampak negatif bagi masyarakat adat.
"Proyek ini mengancam kelangsungan hidup Orang Asli Papua," tegas Maniagasi.
Hutan yang menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya masyarakat adat akan tergantikan oleh kebun tebu yang hanya menguntungkan korporasi besar.
Maniagasi menyatakan bahwa rencana perkebunan tebu ini akan mengakibatkan perampasan tanah adat, yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat melalui berburu dan meramu.
Kehilangan hutan berarti kehilangan sumber pangan, air bersih, serta ikatan spiritual yang telah terjalin selama berabad-abad.
Selain itu, proyek ini dinilai akan memicu eskalasi konflik agraria, memperpanjang cerita konflik di tanah Cendrawasih.
"Penetapan proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berisiko menafikan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan," ujar Maniagasi.
Dampak sosial ekonomi dari proyek ini pun tidak bisa diabaikan. Studi menunjukkan bahwa pertanian skala besar sebelumnya di Papua, seperti program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), justru memperparah kemiskinan dan kekurangan gizi di kalangan masyarakat lokal.
"Masyarakat adat yang selama ini hidup sejahtera dari hutan, kini terancam menghadapi krisis pangan dan kelaparan. Angka stunting di Papua sudah sangat tinggi, dan proyek ini hanya akan memperburuk keadaan," tambahnya.
Maniagasi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek ini dan mengutamakan pembangunan berbasis masyarakat yang menghormati hak-hak adat dan menjaga kelestarian lingkungan.
"Jika pembangunan hanya menguntungkan segelintir pihak, maka pembangunan itu hanyalah ilusi yang membawa derita bagi rakyat Papua," pungkasnya.
