Jakarta, detikline.com - Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta sebagai organisasi independen yang menaungi Penulis dan ...
Jakarta, detikline.com - Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta sebagai organisasi independen yang menaungi Penulis dan Jurnalis di seluruh Indonesia akan mengirimkan surat himbauan kepada KPK dan Bawaslu serta Dinas terkait yang membawahi museum juga pengelola dilingkungan museum untuk mempertegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017, agar museum untuk tidak dijadikan sarana politik.
Seperti yang dilangsir di beberapa media, seringkali museum dijadikan sebagai sarana politik seperti deklarasi salah satu calon presiden.
"Hasil monitor dan informasi yang kami peroleh dari beberapa media, museum Gedung Joang 45 yang merupakan tempat yang seharusnya di jaga netralitasnya sering di jadikan tempat untuk deklarasi salah satu capres dan itu sudah melanggar dari ketentuan yang sudah diatur dalam pemilu," kata Heri Soelaiman Ketua DPW IPJI DKI Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan gedung joang 45 tidak sepenuhnya dikelola oleh Dinas Kebudayaan DKI.
"Untuk lokasi kegiatan yang seringkali di gunakan itu ada di lantai tiga yang dikelola oleh DHN'45. Dinas Kebudayaan tetap konsisten dan patuh mengikuti peraturan untuk tidak diperbolehkan dalam kegiatan politik," tegas Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta saat memberikan penjelasannya terhadap pemanfaatan tempat di Gedung Juang 45.
Selanjutnya, Heri Sulaiman mengungkapkan keprihatinannya terhadap keberadaan lokasi yang sering digunakan sebagai sarana politik di lingkungan Gedung Juang 45.
"Walaupun lokasi itu dikelola oleh pihak DHN'45 seyogyanya harus ada batasan dalam penggunaan tempat tersebut, hal tersebut karena lokasi yang sering digunakan untuk deklarasi politik tersebut berada di lingkungan Museum Gedung Juang 45," papar Heri.
"Dan masyarakat maupun media massa tahunya bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang netral untuk politik karena seringkali dicantumkan lokasi gedung juang 45 bukan lokasi DHN 45 disetiap kegiatan politik," ungkap Heri Soelaiman, Ketua DPW IPJI DKI Jakarta. *Rill/Red
