Wartawan : Budi Utomo
Baturaja Oku, detikline.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui perwakilan Sumatera Selatan menerbitkan hasil laporan keuangan Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu tahun 2015, terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kadis dan Bendahara Dis Penda Oku 2015.
Hasil laporan tersebut tertuang pada nomor : 31.C/LHP/XVIII.PLG/5/2016 Tanggal 27 Mei 2016.
Sumber dari buku III laporan hasil pemeriksaan atas laporan BPK tersebut menjelaskan persentase pembagian uang upah pungut PBB P3, sesuai keputusan Bupati nomor : 973 /448/ F.1.2/XXVIII/2013 :
I. Penggunaan Biaya Pemungutan PBB pada sektor pertambangan, pembagian Pemerintah Kab. Oku setelah dijadikan 100 % (seratus persen) sebagai berikut :
- 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
- 70 (tujuh puluh persen) untuk biaya kesejahteraan aparatur
II. Biaya pemungutan pada sektor pertambangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu pada huruf b dipergunakan untuk aparatur dengan rincian sebagai berikut :
- Bupati Oku 15 % (lima belas persen)
- Wakil Bupati 8 % (delapan persen)
- Sekda 6 % (enam persen)
- Asisten I Setda 3 %
- Asisten II Setda 3 %
- Asisten III Setda 3 %
- Kepala Dispenda 9 %
- Kepala Inseptorat 2 %
- Kepala BPKAD 3 %
- Kadin Pertambangan 2 %
- Kabag Hukum 2 %
- Kabag Tata Pemerintah 1 %
- Staf Dispenda 14 %
- Bendahara Pengeluaran Dispenda 5 %
- Pejabat Eselon II Dispenda 5 %
- Pejabat Eselon IV Dispenda 9 %
- Camat Kecamatan yang pontensial 2 %
Saat press confrence Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja Oku Asnath Anytha Idatua Hutagalung, SH.MH pada (23/5/2022) menyampaikan, dalam proses penangan perkara dugaan korupsi PBB P3 tahun 2015 telah melakukan penyidikan pemeriksaan terhadap 41 orang saksi dan 3 saksi ahli.
Dari hasil penyidikan dalam perkara ini Kejari Oku telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp.1.488.944.714 yang dititipkan dalam renking Bank Sumsel Babel.
0Comments
Silahkan berkomentar dengan sopan