Jakarta, detikline.com - Kinerja keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi sorotan Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU). Jumat (13/11/2026).
Organisasi tersebut mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengevaluasi jajaran direksi dan mencopot Direktur Utama Food Station, Fetty Kwartati, menyusul realisasi laba bersih perusahaan pada 2026 yang dinilai jauh dari target.
Koordinator Nasional Poros Muda NU, Ramadan Isa, menilai capaian keuangan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap perencanaan anggaran dan strategi bisnis perusahaan.
Menurutnya, target laba yang ditetapkan manajemen tidak sebanding dengan realisasi yang dicapai.
“Kami mendesak Food Station untuk melakukan inovasi bisnis dan memperbaiki perencanaan target yang dinilai tidak realistis,” kata Ramadan dalam keterangannya.
Ia memaparkan, target laba bersih PT Food Station Tjipinang Jaya pada 2026 ditetapkan sebesar Rp30,150 miliar. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasinya disebut baru mencapai Rp2,813 miliar.
“Dari target yang ditetapkan sebesar Rp30,150 miliar, baru tercapai Rp2,813 miliar. Sangat jauh dari target. Akan tetapi, rancangan untuk 2027 justru ditetapkan sebesar Rp8,159 miliar,” ujarnya.
Dani menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik perusahaan daerah.
Ia meminta Gubernur Pramono Anung mengambil langkah tegas apabila jajaran direksi dinilai tidak mampu memenuhi target dan memperbaiki kinerja perusahaan.
“Kami mendesak Gubernur untuk mencopot jajaran direksi, terutama Direktur Utama Food Station, Fetty Kwartati, karena dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja sesuai target,” tegasnya.
Selain menyoroti capaian laba, Poros Muda NU juga mempertanyakan ketergantungan Food Station terhadap pendapatan dari kegiatan Public Service Obligation (PSO) yang didukung subsidi pangan.
Menurut Dani, penugasan pelayanan publik dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan memang merupakan bagian penting dari tanggung jawab perusahaan.
Namun, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), Food Station juga harus mampu mengembangkan bisnis komersial untuk meningkatkan keuntungan secara mandiri.
“Mengapa Food Station masih mengandalkan laba bersih dari PSO yang disokong subsidi pangan? Pemberian subsidi pangan memang kewajiban, tetapi BUMD tetap harus berinovasi dalam meningkatkan laba bersih dan dividen untuk PAD,” pungkasnya.
Poros Muda NU berharap ketegasan Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen Food Station dengan mencopot dan menganti jajaran direksi BUMD pangan tersebut. Rill/red
0Komentar