Jakarta, detikline.com — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah anggaran program MBG dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan langkah efisiensi dilakukan menyusul dinamika global, termasuk gejolak di Selat Hormuz. Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program tetap berjalan dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz, telah dilakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan,” ujar Dadan, Jumat (22/5).
Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah pengurangan layanan MBG untuk anak sekolah. Jika sebelumnya layanan diberikan selama enam hari dalam sepekan, pada 2026 sebagian besar sekolah akan menerima layanan selama lima hari.
Meski demikian, Dadan menjelaskan bahwa pengecualian tetap diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari. Pengecualian juga berlaku bagi sekolah lima hari yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi,” jelasnya.
Selain pengurangan hari layanan untuk anak sekolah, BGN juga menyesuaikan pelayanan MBG pada masa libur sekolah. Distribusi makanan saat libur sekolah akan difokuskan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata Dadan.
Dadan menyebut, total pagu APBN BGN pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Kendati dilakukan efisiensi anggaran, BGN memastikan nilai bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan anggaran bahan baku sebesar Rp10 ribu per porsi, dengan penyesuaian berdasarkan indeks kemahalan daerah.
“Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu, bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran program MBG tahun 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih bersifat sementara dan masih berpotensi mengalami penyesuaian.
“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).
Purbaya menjelaskan, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga disebut tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.
“Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ujarnya.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun. Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
Penyesuaian layanan MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program di tengah efisiensi anggaran.
Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan, dengan prioritas pada kelompok penerima manfaat dan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Rill/Red
0Komentar