Lamongan, detikline.com - Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan menunjukkan capaian signifikan. Tidak hanya menonjol di tingkat Provinsi Jawa Timur, program ini bahkan telah menembus skala nasional dengan pertumbuhan yang cukup pesat.
Berdasarkan data, pada Agustus 2025 jumlah dapur MBG di Lamongan tercatat sebanyak 34 unit. Namun hingga Maret 2026, jumlah tersebut meningkat tajam menjadi sekitar 145 dapur MBG yang telah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan.
Selain itu, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga telah aktif menjalankan operasionalnya. Tingginya angka ini mencerminkan keberhasilan implementasi program MBG yang didukung kolaborasi lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kodim 0812 Lamongan, pelaku UMKM, peternak, nelayan, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam penyediaan bahan pangan lokal.
Meski menunjukkan capaian kuantitatif yang signifikan, kualitas layanan tetap menjadi perhatian utama. Seiring percepatan program, evaluasi berkala dinilai sebagai langkah krusial untuk memastikan standar pelaksanaan tetap terjaga di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, saat menghadiri kegiatan Halalbihalal Mitra MBG se-Kecamatan Lamongan di Gedung Olahraga (GOR), Sabtu (28/3/2026).
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa evaluasi rutin merupakan kunci keberhasilan program prioritas nasional tersebut agar dapat berjalan aman, lancar, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Tujuan utama kami adalah memastikan program Bapak Presiden dapat berjalan dengan baik dan aman di Kabupaten Lamongan. Kami dari Forkopimda menyarankan agar SPPG melakukan evaluasi secara rutin setiap bulan,” ujarnya.
Ia juga kembali menegaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 145 dapur MBG di Lamongan yang telah beroperasi. Dengan evaluasi yang konsisten, diharapkan kinerja program semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Harapannya program ini terus berjalan maksimal sehingga mampu mencetak generasi masa depan yang lebih unggul,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dandim mengingatkan bahwa pemerintah pusat tidak akan ragu memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak mematuhi ketentuan. Secara nasional, ratusan unit telah ditutup karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
“Secara nasional sudah sekitar 700 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai SOP. Kami berharap di Lamongan tidak ada yang sampai terkena sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG Lamongan Kota, Agustin, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keberhasilan program MBG agar tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi menu serta penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui pengawasan bersama, kita pastikan program ini berjalan sesuai tujuan, baik dari sisi kualitas menu maupun kesesuaian anggaran. Mari kita sukseskan program ini sebagaimana mestinya,” pungkasnya. Rill/Red
0Komentar