Kotabaru, detikline.com - Kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Pangeran Jaya Sumitra kembali menjadi sorotan tajam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya layanan di rumah sakit pelat merah tersebut, Senin (5/1/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kotabaru ini menjadi ajang evaluasi besar-besaran terhadap manajemen kesehatan di Bumi Saijaan.
Hal ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang menilai pelayanan medis seringkali kaku dan tidak mengedepankan sisi kemanusiaan.
Nyawa Melayang Akibat Birokrasi
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru yang membidangi kesehatan, Abu Suwandi, S.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden fatal yang baru-baru ini terjadi. Ia menyayangkan adanya laporan pasien yang meninggal dunia diduga akibat hambatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Sangat menyesalkan jika ada pasien meninggal hanya karena urusan administrasi atau SOP yang kaku. Di tahun 2026 ini, harus ada evaluasi besar-besaran. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama tanpa pengecualian bagi seluruh masyarakat Kotabaru," tegas Abu Suwandi.
Hadirkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Guna membedah akar permasalahan, Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, Awaludin, S.Hut., M.M., bersama anggota Komisi II dan III, memanggil seluruh pihak terkait dalam RDP tersebut. Hadir di antaranya:
- Dinas Kesehatan Kotabaru dan BPJS.
- Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra serta Direktur RSUD Sengayam.
- Seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kotabaru.
- Perwakilan LSM, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat.
DPRD menekankan bahwa kesehatan adalah pilar utama visi-misi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kegagalan dalam memberikan layanan prima di rumah sakit merupakan rapor merah bagi instansi terkait.
Kemanusiaan di Atas Administrasi
Dalam pertemuan tersebut, DPRD melayangkan peringatan keras kepada pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan agar melakukan perubahan fundamental dalam sistem kerja mereka. Persoalan birokrasi jangan sampai menjadi penghalang dalam penanganan darurat yang mengancam nyawa.
"Utamakan nyawa manusia dulu daripada urusan birokrasi. Kami ingin masyarakat Kotabaru mendapatkan hak sehatnya dengan baik, sesuai harapan kita semua," pungkas pimpinan rapat.
RDP ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan infrastruktur dan mentalitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotabaru agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Rill/Run
0Komentar