Kotabaru, detikline.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Acara yang berlangsung di Gedung Ombudsman RI, Jakarta ini dihadiri oleh Bupati Kotabaru yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Eka Saprudin, A.P., M.AP. Penandatanganan ini menjadi tonggak penguatan sinergi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Sinergi Serentak Se-Kalimantan Selatan
Selain Kabupaten Kotabaru, penandatanganan ini juga dilakukan secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Selatan bersama 12 kepala daerah kabupaten/kota lainnya di wilayah Kalimantan Selatan.
Komitmen Peningkatan Pelayanan
Dalam keterangannya, Sekda Eka Saprudin menegaskan komitmen Pemkab Kotabaru untuk terus bertransformasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Atas nama Pemerintah Daerah Kotabaru, kami berkomitmen untuk saling mendukung dalam pengembangan kebijakan, evaluasi, hingga pemantauan guna memastikan kualitas pelayanan publik terus meningkat," ujar Eka Saprudin.
Fokus pada Deteksi Dini Keluhan Masyarakat
Menanggapi arahan Ketua Ombudsman RI mengenai adanya perubahan instrumen penilaian opini pelayanan publik di tahun mendatang, Sekda berharap Kotabaru mampu meraih predikat opini yang baik.
Beliau juga menekankan pentingnya responsivitas aparatur pemerintah terhadap keluhan warga:
Proaktif: Tidak menunggu keluhan viral baru ditindaklanjuti.
Deteksi Dini: Mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal.
Penyelesaian Cepat: Mempercepat penanganan laporan atau pengaduan masyarakat sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.
Dengan adanya nota kesepakatan ini, diharapkan tercipta standar pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi sepenuhnya pada kepuasan masyarakat Kotabaru. Rill/Run
0Komentar