Jakarta, detikline.com - Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyatakan partainya menolak wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kembali mencuat belakangan ini.
Menurut Guntur, Pilkada langsung yang selama ini diterapkan merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Ia menilai, mekanisme pemilihan melalui DPRD justru akan mengurangi hak politik masyarakat.
“PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD dan tetap konsisten mendukung Pilkada langsung. Pilkada langsung adalah bentuk kedaulatan rakyat yang sebenarnya karena melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian hak politik rakyat,” ujar Guntur, dalam keterangan tertulis. Sabtu (3/1).
Guntur juga menilai wacana tersebut belum relevan untuk dibahas saat ini. Ia menyebut, pelaksanaan Pilkada berikutnya masih cukup lama, diperkirakan baru berlangsung pada 2031.
Menurutnya, partai-partai politik seharusnya lebih memprioritaskan perhatian pada persoalan mendesak, seperti penanggulangan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra.
“Pilkada masih jauh. Kenapa tidak fokus saja pada upaya penanganan bencana? Jangan justru memantik kemarahan rakyat dengan wacana yang berpotensi mengurangi hak politik mereka,” kata Guntur.
Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan gagasan tersebut dalam pidato peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Sebelumnya, wacana serupa juga disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra. Sejumlah partai di DPR yang menyatakan dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem.
Sementara itu, Partai Demokrat menyatakan sikap menolak wacana tersebut. Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut masih melakukan kajian internal terkait usulan tersebut. Rill/lala
0Komentar