Pati, detikline.com - Ketegangan politik di Kabupaten Pati memuncak setelah ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8). Aksi ini dipicu oleh sejumlah kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai merugikan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan publik.
Latar Belakang Demo
Aksi massa dipicu beberapa persoalan, antara lain:
- Polemik pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo yang dianggap tidak transparan.
- Pergeseran anggaran tahun 2025 yang memicu protes DPRD dan masyarakat.
- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat diberlakukan sebelum akhirnya dibatalkan, namun sudah menimbulkan keresahan.
Sejumlah kelompok masyarakat dan organisasi menganggap kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap warga.
Bupati Sudewo Temui Massa
Sekitar pukul 12.16 WIB, Bupati Sudewo keluar menemui massa aksi. Ia sempat naik ke kendaraan milik kepolisian, lalu turun untuk menyampaikan permintaan maaf dan janji akan bekerja lebih baik.
“Saya mohon maaf,” kata Sudewo di hadapan massa, dikutip dari detikcom.
Namun, tak lama berselang, suasana memanas. Massa melempari Sudewo dengan botol air mineral dan sandal. Seorang ajudan bupati terlihat menggunakan tameng polisi untuk menangkis lemparan.
Sudewo kemudian kembali masuk ke mobil dan menuju kantor bupati, sementara massa tetap bertahan di depan gerbang dengan pengamanan ketat aparat.
DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan
Sekitar pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil masuk dan menduduki gedung DPRD Pati. Dalam rapat yang digelar, DPRD sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Bupati Sudewo.
Ketua Fraksi PKS, Narso, menyebut polemik RSUD Soewondo dan pergeseran anggaran 2025 sebagai alasan utama. Anggota Partai Demokrat, Joni Kurnianto, menilai Bupati telah melanggar sumpah jabatan sehingga layak diusut melalui hak angket.
Fraksi Gerindra melalui Yeti menekankan pentingnya transparansi dan stabilitas pemerintahan, sedangkan Fraksi PKB melalui Mahdun mengkritik kebijakan PBB yang dinilai memicu keresahan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, kemudian mengetuk palu untuk memulai proses pembentukan pansus.
“Pansus akan mengusut kebijakan Bupati Pati secara menyeluruh,” tegasnya. Rill/Lala
0Komentar