Bandung, detikline.com - Gugatan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait jumlah siswa dalam satu kelas di SMA/SMK negeri kini memasuki tahap dismissal atau pemeriksaan awal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh delapan organisasi sekolah swasta, yang terdaftar dalam perkara Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG.
Mereka mempersoalkan kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025/2026, di mana satu kelas diisi hingga 50 siswa.
Menurut kuasa hukum penggugat, Alex Edward, kebijakan ini dinilai merugikan pihak sekolah swasta karena berdampak pada menurunnya jumlah siswa, yang berimbas pula pada pemenuhan jam pelajaran bagi guru tersertifikasi serta optimalisasi sarana dan prasarana.
“Dampaknya tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian operasional yang serius bagi sekolah swasta. Dalam jangka panjang, jika kebijakan ini tidak berubah, ada risiko beberapa sekolah swasta gulung tikar,” ungkap Alex usai menghadiri proses dismissal di PTUN Bandung, Kamis (7/8).
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons gugatan tersebut dengan terbuka. Ia menyatakan bahwa gugatan warga adalah bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati.
“Saya bahagia digugat, itu mencerminkan bahwa pemerintah bekerja dan masyarakat menggunakan haknya untuk mengoreksi kebijakan. Itu sehat,” kata Dedi usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Bandung.
Dedi menegaskan bahwa kebijakan penambahan rombel merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk menekan angka putus sekolah. Ia mengklaim, kebijakan tersebut telah membantu lebih dari 47 ribu siswa yang sebelumnya tidak tertampung di sekolah negeri.
“Yang kita selamatkan hari ini adalah 47 ribu anak yang bisa bersekolah secara gratis di sekolah negeri. Bahkan, kami juga menyiapkan bantuan pakaian dan sepatu melalui anggaran perubahan,” jelasnya.
Terkait keberatan sekolah swasta, Dedi menuturkan bahwa tren penurunan jumlah siswa memang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlah sekolah swasta justru mengalami pertumbuhan.
“Tahun ini saja ada penambahan lebih dari 60 sekolah swasta. Nanti akan kami petakan, apakah penurunan siswa ini memang sepenuhnya akibat rombel di sekolah negeri, atau ada faktor lain,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov Jabar juga tengah mempercepat pembangunan ruang kelas baru dan berencana membangun lima sekolah baru pada tahun 2026, di antaranya di Bekasi, Bogor, dan Bandung.
Menurut Dedi, pembangunan sekolah baru difokuskan di kota besar yang dinilai mengalami keterbatasan ketersediaan sekolah negeri.
“Selama ini, pembangunan ruang kelas baru dan sekolah negeri tidak menjadi prioritas. Bahkan, menurut data yang saya pegang, pada tahun 2020 tidak ada satu pun sekolah baru yang dibangun oleh Pemprov Jabar,” tuturnya. Rill/Red
0Komentar