Jakarta, detikline.com - Pembukaan kegiatan Bimtek dilokasi “Factory Sharing Rumah Produksi Bersama” di desa Kapitu, kecamatan Amurang Min...
Jakarta, detikline.com - Pembukaan kegiatan Bimtek dilokasi “Factory Sharing Rumah Produksi Bersama” di desa Kapitu, kecamatan Amurang Minahasa Selatan, resmi dibuka Bupati Minsel Franky Donny Wongkar. Rabu (30/8/2023).
Franky mengatakan, Factory Sharing ini merupakan program yang mendukung kemitraan antar UMKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Besar, untuk meningkatkan mutu produk dan modernisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
.jpeg)
"Nantinya standart produk UMKM akan sejajar dengan standart industri. Standar industri pada produk UMKM kini sangat diperlukan, mengingat kini peluang kemitraan dengan BUMN dan Usaha Besar diperlukan produk berstandar industri," ucapnya.
.jpeg)
Sementara itu, penggiat produk kelapa dan turunannya, Jurika Fratiwi, SE, MM menjelaskan, Sulawesi Utara salah satu Provinsi sebagai penghasil buah kelapa terbesar di Indonesia.
"Sulawesi Utara termasuk minim teknologi untuk pengelolaan sabut kelapa, berbeda dengan teknologi pengelolaan sabut kelapa di pulau Jawa yang jauh lebih maju, sehingga banyak produk sabut kelapa dan turunannya dikelola dengan baik," jelas Jurika, yang pernah menghadiri konferensi sabut kelapa dunia di Klara India.
Jurika yang saat ini menjabat sebagai Sekjend di Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) lebih lanjut memaparkan, Minahasa Selatan tidak hanya memproduksi cocofiber yang di eksporke China, karena selama ini dari negara-negara maju banyak import produk jadi sabut kelapa ke China. Posisi saat ini Indonesia hanya mampu menjual bahan baku setengah jadi ke China.
"Bayangkan di Indonesia tingkat pengangguran masih tinggi, sementara peluang tenaga kerja dipangkas dengan penjualan law material kelapa dan turunannya," tegasnya.
Berdasarkan data FAO tahun 2014-2018 Indonesia menduduki sebagai negara produsen kelapa terbesar di dunia dengan rata-rata produksi 18,04 juta ton kelapa butir disusul oleh Filipina, India, Sri Lanka dan Brasil.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia kurang peduli dengan kekayaan sumber daya alam, buktinya tidak ada regulasi yang diatur untuk peredaran atau penjualan buah kelapa, masih banyak di ekspor buah kelapa ke beberapa negara dan penjualan ekspor terbatas hanya pada cocofiber saja.
"Jika dihitung berapa tenaga kerja yang dipangkas dengan penjualan buah kelapa dan penjualan cocofiber? sudah saatnya regulasi dibuat menyusul dengan India dan Philipina yang sudah terlebih dahulu membuat aturan untuk mengeskpor barang jadi, sehingga apa yang selalu di gaungkan presiden terkait hilirisasi tidak hanya untuk nikel, mineral, tembaga dan bauksit saja, tapi juga diberlakukan untuk produk sumber daya alam” kata Jurika, yang juga sebagai trainer SMI Consultant, untuk SCORE Training dan pengembangan UKM.
"Saya memiliki ratusan binaan industri rumahan sabut kelapa yang memproduksi sabut kelapa dan turunan antara lain cocomesh, cocoheet, cocoroll dll. Hal ini menjadi pemerataan ekonomi untuk daerah pesisir dan sekitarnya, produk tersebut di pergunakan untuk pembangunan infrastruktur di IKN Kalimantan, bahkan Sulawesi Utara sendiri yang memiliki sabut kelapa terbanyak infrastrukturnya belum menggunakan sabut kelapa," kata Jurika.
Jurika yang menjabat sebagai ketua lingkungan hidup dan perikanan, erharap agar Menteri PUPR menggunakan sabut kelapa sebagai media penyehatan dan penguatan infrastrukturdi IKN di beberapa daerah, yang saat ini masih menggunakan pelastikgeomat.
"Kenapa kita tidak bangga dengan produk kita sendiri yang jelas sabut kelapa yang akan tergredibel dengan tanah dan menjadi unsur hara bagi tanah, tapi lebih percaya dengan plastik yang saat in kita sedang perangi dan kampanyekan untuk mengurangi sampah plastik," sambungnya.
"Saya menantang pihak PUPR yang membuat aturan pekerjaan teknis pengunaan geomat, dengan membuat kajian ata ustudi banding, saya sangat meyakini cocomesh 1000 persen lebih baik darigeomat, produk yang saat ini menjadi primadona di PUPR," lanjut Jurika.
Dalam waktu ini, Juirka mengaku akan menjumpai Menteri PUPR untuk memberikan masukkan dan memohon agar Pembangunan IKN menggunakan cocomesh lebih banyak agar menyerap sumber daya alam Indonesia lebih banyak dan demi kelestarian lingkungan dan mendorong percepatan ekonomi hijau.
Jurika juga mengapresiai Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang sudah memilih salah satu daerah yang memiliki potensi bagus untuk UMKM karena kaya dengan sumber daya alamnya yakni Program Rumah Produksi yang sangat tepat sasaran karena mengangkat tentang buah kelapa yang menduduki nomor 1 di dunia dan provinsi terbesar penghasil kelapa nomer satu di Indonesia. *Rill/Lk
.jpeg)
