Jakarta, detikline.com - Heboh seorang peserta didik berinisal R (13 tahun) di Temanggung (Jawa Tengah), yang melakukan pembakaran sekolah ...
Jakarta, detikline.com - Heboh seorang peserta didik berinisal R (13 tahun) di Temanggung (Jawa Tengah), yang melakukan pembakaran sekolah karena motif sakit hati, karena mengalami pembullyan secara terus menerus oleh kawan-kawannya, bahkan juga guru prakarnya.
Dalam keterangannya, R mengaku pernah mengadu ke pihak sekolah atas pengeroyokan yang dialaminya, namun pihak sekolah hanya memanggil para pelaku pengeroyokan dan tidak memberikan sanksi apapun, sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera dan akibatnya tidak berhenti melakukan pembullyan.
Ketika pihak sekolah dimintai keterangan oleh berbagai pihak, tampak bahwa sekolah tidak memahami kondisi psikologis R.
Pernyataan sekolah justru terus menyudutkan R degan menyebutkan sebagai anak yang caper (cari perhatian) dengan cara kesurupan dan muntah-muntah. Padahal, muntah bisa jadi merupakan dampak stress yang dialami R, karena orang yang stress umumnya mengalami masalah dengan pencernaan. Orang yang stress terkadang juga kesurupan, seolah melihat makhluk lain.
Anak yang mengalami pembullyan di sekolah, umumnya akan mampu mengatasi rasa tertekan secara psikis jika anak tersebut memiliki dukungan dari keluarganya.
Sistem pendukung yang baik akan mampu membuat anak-anak bisa mengelola emosinya dengan baik di bawah bimbingan dan perhatian orangtuanya.
Kalau pihak sekolah juga mampu menangani tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan tepat, maka para korban akan pulih dan para pelaku dapat menyadari kesalahannya yang kemudian tidak mengulanginya lagi.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengecam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dan dengan dalih apapun, misalnya dalih mendisiplinkan. Mendidik anak untuk disiplin tidak harus dilakukan dengan kekerasan, karena kekerasan justru berdampak buruk pada perilaku dan tumbuh kembang anak selanjutnya.
Oleh karena itu, FSGI mendorong semua orang dewasa di sekitar anak, baik orangtua maupun guru harus mendidik dengan penuh Kasish sayang tanpa kekerasan.
Data Perundungan di Satuan Pendidikan
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sepanjang Januari sampai Juni 2023, ada 12 kasus perundungan di satuan pendidikan yang terjadi. Dari 12 kasus tersebut, 8 sudah diproses secara hukum. Pelaku ada orang dewasa dan juga sesama anak. Barangkali banyak juga yang tidak berani melaporkan kasusnya, baik ke pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat.
Kasus yang terjadi di jenjang SD, dari 12 kasus ada 4 kasus terjadi di jenjang SD, ini sudah cukup mengkhawatirkan, karena ketika SD mereka jadi pelaku dan korban, maka kedepannya pelaku berpotensi terus melakukan kekerasan ketika tidak mendapatkan pemulihan psikologi dan pengasuhan positif dalam keluarga tidak dilakukan.
SD justru merupakan pondasi dasar anak untuk menjadi pelaku kekerasan atau tidak. Kasus Temanggung terjadi dijenjang SMP, bisa jadi para pelaku bully juga sudah pernah melihat pembullyan atau bisa jadi pernah menjadi pelaku bully ketika mereka masih duduk dijenjang SD.
Rekomendasi FSGI
1. FSGI mengapresiasi kepolisian dalam menangani kasus ini dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan menerapkan UU No. 11/tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana anak berkonflik dengan hukum (ABH) yang belum berusia 14 tahun tidak ditahan tetapi hanya wajib lapor di dampingi orangtua.
Pihak kepolisian juga sudah menyebutkan bahwa UU SPPA akan diterapkan ketika kasus ini berlanjut proses hukumnya di pengadilan anak, dimana tuntutan hukuman separuh dari hukuman maksimal yang diatur dalam KUHP terkait delik pengrusakan fasiltas umum. Kita tunggu polisi untuk bekerja menangani kasus ini.
2. FSGI mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dapat menciptkan sekolah yang aman dengan mengimplementasikan Permendikbud No 82/tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan Pendidikan.
Jika sekolah menerapkan ketentuan dalam Permendikbud tersebut, maka kekerasan di satuan pendidikan sejatinya dapat dicegah dengan pembentukan satuan tugas anti kekerasan (perwakilan guru, siswa, dan ortu); dibuat sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi, serta penanganan yang melibatkan lembaga psikolog maupun psikolog dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai upaya pemulihan korban dan pelaku kekerasan agar tidak mengulangi perbuatan yg sama di kemudian hari.
Sayangnya pembentukan satgas dan sistem pengaduan yang diamanatkan oleh Permendikbud 82/2015 belum banyak diimplementasikan di sekolah sekolah
3. Lakukan Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan pendidikan.
Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan kolaborasi antara sekolah dengan orangtua peserta didik.
Ortu dalam pengasuhan anak harus melakukan pengasuhan yang positif tanpa kekerasan, karena ketika anak diasuh dengan kekerasan maka dia berpotensi kuat melakukan kekerasan juga ke teman sebayanya sebagai bentuk pelampiasan rasa marah dan tersakiti saat mendapatkan kekerasan dari keluarganya.
Orangtua juga harus mendidik anak-anaknya untuk berani speak up jika mengalami kekerasan dari teman sebaya di sekolahnya. Karena banyak korban kekerasan memilih diam, hal ini membuat pelaku kekerasan terus melakukan kekerasan terhadap korban bahkan bisa jadi semakin ditingkatkan bentuk kekerasannya.
FSGI juga mendorong guru BK di sekolah dapat mendeteksi awal, anak-anak yang berpotensi mengalami masalah psikis akibat perundungan yang dialaminya. *Rill/Red
.jpg)
