Jakarta, detikline.com - Denny Indrayana Ahli hukum tata negara merespons laporan terhadap dirinya ke Bareskrim Polri, buntut dugaan memboc...
Jakarta, detikline.com - Denny Indrayana Ahli hukum tata negara merespons laporan terhadap dirinya ke Bareskrim Polri, buntut dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Denny pelaporan ke Bareskrim itu merupakan hak setiap orang. Akan tetapi, kata dia, hak itu juga harus digunakan secara tepat dan bijak.
"Baiknya, tidak semua hal dengan mudah dibawa ke ranah pidana. Seharusnya, persoalan wacana dibantah dengan narasi pula, bukan memasukkan tangan paksa negara, apalagi proses hukum pidana," kata Denny dalam cuitannya di Twitter, Minggu (4/6).
Denny mengatakan isu yang ia lontarkan memang rentan dengan kriminalisasi lawan politik. Apalagi isu ini mencuat di tengah-tengah jalan menuju Pilpres 2024 . Ia khawatir instrumen hukum justru disalahgunakan untuk membungkam sikap kritis dan oposisi.
Denny juga menjelaskan informasi yang ia sampaikan tidak lebih sebagai upaya mengontrol putusan MK sebelum dibacakan. Pasalnya, menurut dia putusan MK bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum apa pun dan langsung mengikat begitu dibacakan di sidang.
"Putusan yang telah dibacakan harus dihormati dan dilaksanakan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada lagi ruang koreksi," ujarnya.
Denny berpendapat putusan terkait sistem pemilu legislatif sangat penting dan strategis sehingga menjadi perhatian banyak kalangan.
"Karena sangat krusialnya putusan MK tersebut, dan tidak mungkin lagi ada koreksi setelah putusan dibacakan, maka pengawalan publik hanya mungkin dilakukan sebelum dibacakan. Dengan mengungkap informasi kredibel bahwa MK berpotensi memutus sistem proporsional tertutup, saya mengundang khalayak luas untuk mencermati dan mengkritisi putusan yang akan dikeluarkan tersebut," tutur Denny.
"Jangan sampai putusan terlanjur ke luar dan membuat demokrasi kita kembali mundur ke sistem pemilu proporsional tertutup ala Orde Baru yang otoritarian dan koruptif," tambahnya.
Ia melanjutkan saat ini sistem peradilan di Indonesia masih belum ideal, terutama karena masih rentan intervensi kuasa dan masih maraknya praktik mafia peradilan, menyerahkan putusan pengadilan hanya pada proses di ruang sidang menurutnya tidak cukup.
Oleh karena itu, Denny mengatakan untuk memperjuangkan keadilan, harus ada kontrol melalui kampanye publik dan kampanye media.
Terlepas dari itu semua, Denny mengaku siap menghadapi proses hukum terkait pelaporan atas dirinya ke Bareskrim. Namun, dengan catatan proses itu tidak disalahgunakan untuk pembungkaman.
"Saya akan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan, dengan catatan proses itu tidak disalahgunakan untuk pembungkaman atas hak asasi kebebebasan berbicara dan berpendapat, sebagaimana saat ini nyata-nyata dialami rekan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti," ujar Denny.
"Jika prosesnya bergeser menjadi kriminalisasi kepada sikap kritis, maka saya akan menggunakan hak hukum saya untuk melakukan pembelaan melawan kedzaliman dan melawan hukum yang disalahgunakan," imbuh dia.
Sebelumnya Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Bocor Putusan MK.
Pelaporan terhadap Denny tertuang dalam dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor atas nama AWW dan dilaporkan pada Rabu (31/5).
Denny dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. *Rill/lala
.jpg)
