Kalbar, detikline.com - Warga transmigrasi pertama tahun 1955 hingga generasi kedua dan ketiga meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan...
Kalbar, detikline.com - Warga transmigrasi pertama tahun 1955 hingga generasi kedua dan ketiga meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan kondisi jalan dan pembangunan diwilayah sungai Durian Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang belum tersentuh pemerintah daerah.
Baridan S.pd.,M.Pd selaku Ketua RW.10 menceritakan, masyarakat transmigrasi generasi kedua dan ketiga sejak pertama kali datang pada tahun 1955.
Pada masa era pemerintahan Presiden Soekarno, didatangkan ke Kalimantan Barat dalam kondisi area masih hutan belantara. Karena sulitnya transportasi jalan menyebabkan kesulitan juga dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
"Pemerintah kala itu menghadirkan orangtua kami dalam keadaan masih serba apa adanya. Menebang hutan, membuat saluran irigasi, membuat tanggul-tanggul badan jalan, semua dilakukan dengan manual dan dengan gotong royong," ucapnya.
Lanjut Baridan, transmigran yang awalnya sebanyak 455 KK menjadi hanya tinggal 240 KK karena yang lainnya tidak kuat dan tidak mampu mengelola hutan yang masih dalam keadaan belantara.
"Pohon-pohon besar, sulitnya alat transportasi, sulitnya bercocok tanam karena acab, sulitnya penerangan karena belum ada jaringan listrik menyebabkan sebagian dari rombongan transmigran berpindah ke kota Pontianak dan Desa Tekam Kabupaten Mempawah, kala itu terjadi sekitar tahun 1965," beber Baridan.
"Dengan kegigihan orangtua kami, bahu membahu bergotong royong tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu guna untuk bertahan hidup. Keadaan mulai berangsur membaik ditandai mulai terbentuknya badan jalan untuk transportasi, terbuatnya saluran irigasi sehingga lahan menjadi layak untuk ditanami tanaman pangan, seperti ubi kayu dan ketela rambat," tambah Baridan.
Menurutnya, hingga saat ini sebanyak 605 KK masih menetap didaerah transmigrasi ini. Dan banyak yang meninggalkan daerah ini karena kurangnya perhatian pemerintah daerah.
"Itupun sebagian rusak parah dan belum ada perbaikan," cetusnya.
Jalan-jalan poros dan gang-gang yang belum tersentuh pembangunan, terkecuali pembangunan dari gotong royong manual transmigran setiap hari Minggu.
Saat ini, jalan-jalan tersebut dilalui masyarakat sebagai jalan transportasi warga yang masih berupa timbunan tanah dan apabila musim penghujan menjadi becek, licin dan berlumpur, dan apabila musim kemarau menjadi berdebu.
"Jalan seperti ini masih sepanjang 38.9 km, belum dibangun dan belum bisa dilalui warga," urainya.
"Kami ini adalah warga masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan didaerah disekitar kami," kata Baridan.
Baridan berharap Presiden Jokowi beserta pemerintah terkait dan DPR RI ada respon baik.
"Kami berharap kehadirannya untuk meninjau langsung bagaimana nasib Dusun kami," harap Baridan.
"Semoga dusun kami dibangun kembali, dipantaskan dan disejajarkan dengan pembangunan daerah lainnya," tutup Baridan. (Dani)
