Jakarta, detikline.com - Pelaksanaan PPDB di sejumlah daerah beragam, ada yang mulai pada akhir Mei seperti di Sumatera Utara dan ada pula ...
Jakarta, detikline.com - Pelaksanaan PPDB di sejumlah daerah beragam, ada yang mulai pada akhir Mei seperti di Sumatera Utara dan ada pula yang baru mulai di akhir Juni 2022 seperti di Bengkulu, Jambi, dll.
KPAI melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB pada Mei-Juni 2022, dan pengawasan penyiapan dan pelaksanaan PPDB total di 20 titik lokasi.
"Pengawasan dilakukan KPAI untuk memastikan bahwa PPDB tahun 2022 di persiapkan dengan matang dengan prinsip non diskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan," ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI.
Pada Maret sampai dengan Mei 2022, KPAI melakukan pengawasan persiapan PPDB di sejumlah daerah, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung dan Kota Bogor.
“Indikator yang dipergunakan untuk penyiapan hanya 2, yaitu : pertama, apakah daerah sudah membuat regulasi PPDB tahun 2022 dan kedua, jika sudah memiliki aturan PPDB 2022 apakah daerah sudah melakukan Sosialisasi? Lalu, siapa sasaran sosialisasi siapa sajakah?” ungkap Retno.
Sedangkan pada Mei-Juni 2022, KPAI melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB di 16 (enam belas) posko PPDB, yaitu di Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut
Posko Sekolah di SDN 23 Kota Medan :
- SMPN 31 Kota Medan
- SMKN 1 Percut Sei Tuan
- Deli Serdang (Sumatera Utara)
- SMPN 3 Jakarta Selatan
- SMPN 30
- SMAN 13
- SMAN 45
- SMAN 73
- SMPN 138
- SMPN 158
- SMPN 172
- SMPN 213
- SMPN 284
- SDN Susukan 03 Ciracas
Selain Posko Sekolah, KPAI juga melakukan pengawasan di Posko Sudin Pendidikan Jakarta Utara Wilayah 2, dan 9 loket dari jenjang PAUD/TK sampai SMA/SMK yang siap melayani para orangtua CPDB.
Hasil Pengawasan
Hasil pengawasan menunjukkan bahwa para orangtua CPDB yang datang ke posko-posko sekolah Sebagian besar untuk mencari info tentang PPDB tahun 2022, terutama tentang syarat dan mekanisme PPDB.
Sedangkan kalau di posko Sudin Pendidikan dan Dinas Pendidikan, permasalahan terbanyak adalah CPDB lupa password sehingga akun harus di resert ulang, belum melakukan pra pendaftaran padahal lulusan tahun lalu atau sekolah asalnya di luar DKI Jakarta.
Masalah jalur prestasi karena orangtua tidak paham tentang Persentil dalam PPDB DKI Jakarta, dan jalur pindah tugas orangtua yang ketentuan waktunya belum diketahui CPDB sehingga merasa ditolak oleh posko PPDB sekolah yang didatangi sebelumnya.
Sedangkan ke Posko dukcapil umumnya permasalahannya adalah domisili atau Kartu Keluarga (KK) yang baru didaftarkan setelah 1 Juni 2021.
“Banyak orangtua CPDB tidak mengetahui bahwa ketentuan domisili KK harus sebelum 1 Juni 2022, setelah tanggal tersebut system secara otomatis menolak. Meski aturan ini sudah ada selama 3 tahun terakhir, namun masih banyak masyarakat yang belum paham. Perlu digencarkan lagi sosialisasi terkait ketentuan perpindahan KK tersebut,” ungkap Retno.
“Namun, pada hari ini (27/6/2022) di chanel Youtube pribadi saya, “Jurnal Retno Listyarti” beberapa orang CPDB mengeluhkan penggunaan umur dalam PPDB system zonasi di DKI Jakarta. Nanti akan Kami tindaklanjuti dengan pihak Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta. KPAI juga akan terus pemantauan PPDB hingga 8 Juli 2022”, pungkas Retno.
Kesimpulan :
- Penyiapan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 melalui pembuatan regulasi dan melakukan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik, terencana, tepat waktu dan melibatkan stake holder terkait di daerah yang diawasi KPAI
- Sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan Sumatera Utara melakukan inovasi kebijakan dalam upaya mengatasi kendala PPDB terutama di wilayah blank spot (kelurahan atau kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya), yaitu melalui zonasi khusus dan PPDB Bersama Sekolah swasta
- Secara teknis PPDB berjalan lancar dan tertib karena ada kebijakan inovasi yang membagi waktu pendaftaran secara bergiliran untuk kota/kabupaten dan membagi waktu berbeda antara mendaftar akun dengan memilih sekolah
Rekomendasi :
- KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi terkait ketentuan Domisili Kartu keluarga (KK) yang harus menimal 1 tahun saat mendaftar PPDB, karena masih banyak CPDB yang belum mengetahui aturan ini
- KPAI mendorong untuk ada aturan khusus CPDB yang mendaftar di SMK, seperti tidak buta warna dan minimal tinggi badan untuk jurusan tertentu yang memang mensyaratkan peserta didiknya tidak buta warna dan memiliki tinggi badan tertentu
- KPAI mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan penyebaran sekolah negeri di wilayahnya dan mencari solusi bagi keadilan akses pendidikan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negerinya, apakah dengan menerapkan kebijakan zonasi khusus, melibatkan sekolah swasta dalam PPDB bersama, atau membangun sekolah negeri baru di wilayah-wilayah blank spot tersebut. *Red
