Wartawan : James Jakarta, detikline.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Cinta Negeri (LSM FORCIN) meminta Komisi Pemberantasan Ko...
Wartawan : James
Jakarta, detikline.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Cinta Negeri (LSM FORCIN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan dana reses DPRD Sarolangun.
Hal ini itu disampaikan Julius Rangga Saputra, SE Ketua Umum LSM FORCIN, saat mengelar aksi damai di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, pada Kamis (21/4/2022).
LSM FORCIN mendesak agar lembaga anti korupsi itu secepatnya memproses dan menindaklanjuti soal laporan dana reses DPRD Kabupaten Sarolangun yang telah di laporkan beberapa waktu yang lalu oleh LSM FORCIN.
Julius mengatakan, diduga ada oknum unsur pimpinan Ketua Dewan yang ikut main proyek dana APBD tahun 2022, kuat dugaan proyek tersebut timbal balik dari komitmen ketok palu APBD tahun 2022.
"Pemberantasan korupsi harus bertindak sesuai dengan amanah undang-undang," tegas Julius.
Julius meminta agar pimpinan KPK RI untuk turun tangan menangani kasus ini.
LSM FORCIN juga meminta kepada KPK RI usut tuntas hasil reses Ketua DPRD dengan anggaran Rp1.075.000.000, Waka l dengan anggaran Rp800.000.000 dan Waka ll dengan anggaran Rp800.000.000. Anggaran tersebut diduga pembagian jatah ketok palu APBD tahun 2022.
Julius menambahkan, ia mendapatkan bukti baru yang akan diserahkan ke KPK bahwa proyek dari anggaran tahun 2019 diduga di kerjakan oleh orang-orang dekat DPRD, atau sanak famili DPRD Kabupaten Sarolangun.
Aksi damai yang di gelar oleh LSM FORCIN dijaga ketat oleh puluhan anggota Polda Metro Jaya, dan berakhir hingga sore hari dengan situasi aman dan kondusif.
.jpeg)
