By : Retno Listyarti (Komisioner KPAI) Publish : lala/ detikline.com Jakarta, detikline,com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mel...
Publish : lala/detikline.com
Jakarta, detikline,com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survey singkat persepsi orangtua tentang PTM ditengah melonjaknya kasus omicron di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Survei singkat yang dilakukan atas inisatif pribadi Retno ini mengunakan aplikasi google drive dan diikuti oleh 1209 partisipan.
 |
| Komisioner KPAI Retno Listyarti |
Survei berlangsung pada 4 – 6 Februari 2022 dan hanya meliputi ketiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hal ini searah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong evaluasi PTM di ketiga wilayah tersebut.
Dari 1209 partisipan survey didominasi DKI Jakarta (74%), menyusul kemudian Jawa Barat (20%), Banten (4%) dan wilayah selain ketiga daerah tersebut, karena ada juga yang berpartisipasi, namun jumlahnya hanya 2%. Adapun pekerjaan responden adalah Guru/Dosen (8%) dan selain guru/dosen (92%). Adapun jenjang pendidikan anak-anak responden yang terbanyak adalah jenjang SMA/SMK/MA/SLB mencapai 71%; kemudian SMP/MTs/SLB (15%) dan SD/MI/SLB (14%).
“Survei singkat ini untuk mengetahui pandangan orangtua terkait kebijakan PTM 100 Persen di wilayah PPKM level 1 dan 2. Juga usulan orangtua untuk perbaikan kebijakan PTM demi melindungi dan memenuhi hak-hak anak dimasa pandemi, yaitu hak hidup, hak sehat dan hak atas pendidikan. Karena setiap kebijakan pendidikan, seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, keselamatan anak di atas segalanya”, ujar Retno.
Hasil Survei Singkat
Dalam survei terungkap bahwa mayoritas orangtua dalam survey ini menyetujui kebijakan PTM 100 persen meski kasus omicron terus meningkat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Responden yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen berjumlah 61%, sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39%.
“Meskipun jumlah yang tidak menyetujui lebih kecil dari yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen, namun Pemerintah tak boleh mengabaikan suara mereka. Kelompok ini yang harus difasilitasi “ijin orangtua untuk anaknya mengikuti PTM” di semua level PPKM, karena ketika kebijakan PTM 100 persen maka ijin orangtua tidak ada lagi, padahal ada 39% orangtua khawatir anaknya mengikuti PTM dan berharap dapat memilih serta dilayani PJJ”, urai Retno.
Adapun alasan orangtua peserta didik yang setuju dengan anaknya mengikuti PTM 100 persen meski ada lonjakan kasus covid, yaitu:
(1) Anak-anak sudah jenuh PJJ dan malah sibuk dengan gadgetnya untuk memainkan game online ataupun Social Media (28%)
(2) Anak-anak sudah terlalu lama PJJ, sehingga mengalami penurunan karena ketidak efektifan proses pembelajaran (50%);
(3) Kalau anak-anak dan sekolah menerapkan prokes ketat, maka penularan covid-19 bisa diminimalkan (15%)
(4) Orangtua yang bekerja sulit mendampingi anak untuk PJJ (3%)
(5) Jawaban lainnya (4%).
“Data tersebut menunjukkan bahwa alasan para orangtua yang menyetujui PTM 100 persen meskipun kasus covid sedang meningkat adalah mengkhawatirkan “learning loss” pada anak-anak mereka, karena mereka menilai PJJ kurang efektif sehingga anak-anak mereka menemui kesulitan memehami materi selama proses pembelajaran”, ungkap Retno.
Sedangkan alasan orangtua peserta didik yang tidak menyetujui kebijakan PTM 100 persen, yaitu :
(1) Anak belum mendapatkan vaksin atau belum di vaksin lengkap 2 dosis (2%)
(2) Anak-anak sulit dikontrol perilakunya, terutama peserta didik TK dan SD (3%)
(3) Jika kapasitan PTM 100%, maka anak-anak selama pembelajaran sulit jaga jarak (21%)
(4) Meningkatnya kasus covid, khususnya Omicron (72%)
(5) Jawaban lainnya (2%)
“Mayoritas orangtua yang tidak menyetujui kebijakan PTM 100% memiliki alasan kesehatan, yaitu meningkatnya kasus covid, terutama omicron yang memiliki daya tular 3-5 kali lipat dari delta, sehingga mereka tidak ingin anak-anaknya tertular,” ujar Retno.
Saat ditanya kepada seluruh responden, apakah selama PTM 100 persen dilaksanakan sekolah anak responden pernah ditutup sementara karena adanya kasus positif covid19, jawaban responden cukup mengejutkan, karena yang mengaku sudah pernah sekolahnya ditutup sebagai tindaklanjut adanya temuan kasus covid di sekolahnya (78%), dan yang belum pernah sekolah anaknya ditutup (22%).
“Walaupun sekolah anaknya pernah ditutup karena adanya kasus warga sekolah yang positif, namun para orangtua tetap mengijinkan anaknya kembali bersekolah tatap muka setelah sekolahnya ditutup beberapa hari. Alasannya, mereka mempercayai sekolah dan pemerintah daerah sudah sesuai SKB 4 Menteri dan telah dilakukan 3T (Tracing, Testing dan Treatment), ” pungkas Retno.
Saran/masukan Orangtua Kepada Pemerintah
Ada sejumlah masukan/saran dari responden kepada pemerintah daerah seiring meningkatnya kasus covid saat ini, terutama Omicron, yaitu :
(1) Hentikan sementara PTM hingga 14 hari usai liburan Idul fitri (4%)
(2) Hentikan sementara PTM sampai Maret 2022 (11%)
(3) Hentikan sementara PTM sampai tahun ajaran baru Juli 2022 (10%)
(4) Kembali ke PTM dengan kapasitas 50% (24%)
(5) Tetap PTM 100% asalkan patuh protokol kesehatan dan anak langsung pulang kerumah (47%)
(6) Jawaban lainnya (4%)
“Usulan para orangtua dalam survey ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM, hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50 persen saja, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, ini beresiko tinggi penularan. Bahkan ada 25% orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu” ujar Retno.
Retno menambahkan, usulan PTM dihentikan dahulu ini diangka yang cukup besar, yaitu 25% orangtua peserta didik, meskipun dihentikannya sampai kapan berbeda-beda. Ada orangtua yang mengusulkan hingga usai 14 hari libur Idul Fitri (4%), sampai Maret 2022 (11%) dan sampai tahun ajaran baru (10%).
“Suara orangtua yang meminta PTM dihentikan terlebih dahulu karena Indonesia memasuki gelombang ketiga dan angka kasus covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sangat amat patut menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Atas dasar konvensi Hak Anak, di masa pandemic Negara harus mengutamakan keselamatan anak diatas segalnya. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan di nomor 3, urutannya seharusnya demikian”, pungkas Retno.
