Makassar, detikline.com — Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi, menekankan pentingnya peran aktif lembaga keagamaan Buddha dalam mendukung arah pembangunan nasional.
Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI), yang berlangsung pada 27–29 Juni 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Mukernas IV PERMABUDHI mengangkat tema “Sinergi Harmoni PERMABUDHI Peduli Bumi”, sebagai bentuk komitmen umat Buddha Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat sinergi dan persatuan umat.
Supriyadi menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan pentingnya peran lembaga keagamaan untuk berkontribusi nyata dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Kementerian Agama, khususnya Bimas Buddha, bersama lembaga keagamaan Buddha tentu harus ikut andil dalam merumuskan kebijakan ke depan, agar kita dapat mewujudkan visi jangka panjang hingga tahun 2045,” ujar Supriyadi.
Arah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045
Lebih lanjut, Supriyadi menguraikan empat arah kebijakan strategis yang menjadi fokus pengembangan umat Buddha:
1. Peningkatan Kualitas SDM Umat Buddha
Melalui pendidikan agama Buddha yang berdaya saing, pelatihan keterampilan, serta mendorong prestasi generasi muda Buddhis yang unggul dan berkarakter.
2. Penguatan Ekonomi Umat Buddha yang Mandiri dan Kompetitif
Dengan mendorong kewirausahaan, membangun jejaring ekonomi antarumat, serta menjalin kemitraan strategis untuk membuka lapangan kerja bagi umat Buddha.
3. Penguatan Pemahaman dan Praktik Dhamma dalam Kehidupan Sehari-hari
Melalui optimalisasi situs keagamaan dan media budaya, serta pemanfaatan media digital untuk memperluas literasi agama Buddha secara inklusif dan relevan.
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Keharmonisan Antarumat Beragama
Dengan menggalakkan kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta menjadikan rumah ibadah dan satuan pendidikan sebagai pusat penguatan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekoteologi.
Supriyadi menambahkan bahwa setiap kebijakan tersebut harus dijabarkan ke dalam indikator yang jelas dan terukur, sehingga baik pemerintah maupun organisasi keagamaan dapat menyusun rencana aksi yang konkret, terintegrasi, dan saling mendukung.
“Mukernas ini harus menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah, membangun sistem kerja bersama, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kontribusi umat Buddha dalam pembangunan bangsa,” pungkasnya. Rill/Lk
0Comments
Silahkan berkomentar dengan sopan