Jakarta, detikline.com - Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan kegiatan 'Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Berdemokrasi' di Balai Yos Sudarso Lantai 2, Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Selasa (14/10/25).
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dan budaya politik yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi.
Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses politik, sekaligus menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.
Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Utara Andi Achmad Kohar menegaskan bahwa etika politik merupakan fondasi utama dalam membangun demokrasi yang berkualitas.
“Etika dan budaya politik yang baik adalah dasar dari demokrasi yang sehat. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya nilai kejujuran, keadilan, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi,” ujar Andi.
Diikuti Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Partai Politik
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta 18 perwakilan partai politik tingkat DPC Jakarta Utara.
Para peserta mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai aspek etika dan budaya politik dalam konteks demokrasi di Indonesia, terutama pasca pemilu dan pilkada.
Kesbangpol berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah pembelajaran politik bagi masyarakat, serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami ingin menanamkan kesadaran bahwa partisipasi politik tidak berhenti setelah pemilu. Justru setelahnya, masyarakat perlu ikut mengawal kebijakan dan kinerja pemerintah,” tambah Andi.
Fokus Pendidikan Politik Pasca Pemilu
Dalam sesi materi, dijelaskan pula pentingnya pendidikan politik pasca pemilu/pilkada, yang menitikberatkan pada peningkatan peran aktif warga negara dalam mengawal pemerintahan terpilih, memahami mekanisme kontrol publik, dan menuntut akuntabilitas.
Selain itu, peserta diajak memahami fungsi partai politik dalam sistem demokrasi, cara menilai kinerja partai, serta pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan ini juga menyoroti implementasi pendidikan politik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal.
Mulai dari kurikulum sekolah, pelatihan masyarakat, hingga kampanye media dan forum publik, semua diharapkan menjadi sarana pembentukan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.
Membangun Demokrasi yang Beretika dan Partisipatif
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Jakarta Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga kerukunan, serta membangun demokrasi yang beretika dan partisipatif.
“Pendidikan politik adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan warga negara yang kritis dan peduli terhadap bangsanya,” tutup Andi Achmad Kohar. Rill/Red/Lk
0Komentar