Bandung Barat, detikline.com - Jumlah korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus bertambah. Hingga Kamis (25/9/2025) siang, total kasus yang tercatat di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas mencapai 1.315 orang.
Mayoritas korban merupakan pelajar tingkat SD hingga SMA/SMK. Mereka mengalami gejala mual, pusing, hingga sesak napas setelah menyantap makanan dari program MBG.
Kronologi dan Data Korban
Kasus pertama terjadi sejak Senin (22/9) hingga Selasa (23/9), dengan jumlah korban 393 orang. Rinciannya, di Kecamatan Cihampelas terdapat 192 korban: SMKN I Cihampelas (176 siswa), MA Al Mukhtariyah (7 siswa), MTS Al Mukhtariyah (8 siswa), dan SDN 1 Cihampelas (1 siswa).
Sementara di Cipongkor, tercatat 201 korban berasal dari Desa Neglasari, Desa Citalem, dan Desa Cijambu.
Belum selesai penanganan gelombang pertama, pada Rabu (24/9) kembali terjadi kasus keracunan dengan menu berbeda. Data yang dihimpun hingga Kamis (25/9) pukul 12.00 WIB menunjukkan 730 orang mengalami gejala serupa.
“Kalau hari ini yang keracunan kedua, ada 730 orang,” kata Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah, di Posko Cipongkor, dalam keterangan tertulis. Kamis (25/09/2025).
Status KLB dan Langkah Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Selasa (23/9).
Penetapan dilakukan agar penanganan korban bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Pantauan di Posko Cipongkor, sebagian korban masih menjalani perawatan intensif.
Sorotan terhadap Program MBG
Program MBG sendiri sejak awal pelaksanaan pada Januari 2025 kerap menuai sorotan. Sejumlah temuan seperti menu dengan gizi tidak sesuai, makanan basi, hingga masuknya benda asing dalam paket konsumsi sebelumnya sempat dilaporkan masyarakat.
Rentetan kasus ini mendorong berbagai pihak agar pemerintah menghentikan sementara dan mengevaluasi program MBG secara menyeluruh.
Respons Aktivis dan Pemerhati Anak
Aktivis perempuan dan pemerhati anak, Lala Komalawati, menilai kasus keracunan massal ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap jalannya program MBG.
“Korban lebih dari seribu orang, sebagian besar anak sekolah. Ini bukan sekadar soal teknis distribusi, tapi menyangkut hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman dan layak,” ujarnya. Kamis (25/9).
Lala mendesak pemerintah daerah maupun pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan ahli gizi, dinas kesehatan, hingga lembaga independen dalam pengawasan.
“Kalau program ini terus dijalankan tanpa pengawasan ketat, maka anak-anak akan terus menjadi korban. Pemerintah harus hadir, bukan hanya bagi angka program, tapi juga keselamatan generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Respons Badan Gizi Nasional
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat dimintai tanggapan menyatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului,” kata Dadan di Jakarta, Rabu (24/9).
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan terkait evaluasi MBG akan dilakukan setelah ada instruksi langsung dari Presiden. Rill/Red
0Komentar